Lima Pejabat Eselon II Barito Utara Ikuti Seminar Rancangan Proyek Perubahan

KAPUAS - Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia atau APDESI  Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar kegiatan halal bihalal bersama Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardi, unsur forkopimda dan kepala organisasi perangkat daerah setempat pada, Senin 23 Januari 2024.

Kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia atau APDESI  Kabupaten Kapuas ini juga dihadiri sejumlah Kepala Desa dan para Camat, berlangsung di aula rumah Jabatan Bupati Kapuas jalan jenderal Sudirman Kuala Kapuas.

Penjabat Bupati Kapuas, Erlin Hardi mengharapkan dengan adanya kegiatan halal bihalal ini komunikasi dan silahturahmi antar Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Kabupaten Kapuas bisa lebih erat kembali terasuk juga dapat membangun komunikasi yang lebih baik lagi.  

Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas,Pancar S Narang, mengatakan halal bihalal ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan oleh APDESI  Kapuas.

Pancar S Narang berharap kedepannya pihaknya dapat terus melaksanakan kegiatan halal bihalal seperti ini untuk menjaga silahturahmi antar APDESI dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

(Irfansyah/Yayan Wahyudi)

PALANGKA RAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024. Sayembara ini terbuka untuk seluruh masyarakat kecuali Anggota/Sekretariat/ASN/TNP KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kalteng, Harmain mengatakan, peserta wajib menyerahkan formulir pendaftaran serta surat pernyataan keaslian karya yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- .

Untuk formulir pendaftaran dapat diambil di kantor KPU Provinsi kalimantan Tengah, Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Palangka Raya atau dapat diunduh melalui link https://bit.ly/SayembaraMaskotPilkadaKalteng2024 . Formulir pendaftaran dapat dikirim bersamaan dengan hardcopy karya.

Lebih lanjut  Harmain mengatkan, peserta wajib menyertakan deskripsi/definisi karya Maskot yang diikutsertakan dalam sayembara dan diketik pada kertas ukuran A4.

Kemudian, desain Maskot dikirim dalam bentuk softcopy ke email : tekmas.62@gmail.com dengan subject : Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah dan hardcopy dalam bentuk Compact Disk (CD).

Dijelaskan bahwa ada 6 poin penting tentang desain maskot. Pertama desain harus merepresentasikan atau menggambarkan kekhasan yang ada di Kalimantan Tengah. Kedua, komunikatif dan mudah dipahami dan Ketiga harus mencerminkan asas Pemilihan 2024 “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil”.

Poin kempat yaitu memuat frasa “Rabu, 27 November 2024”. Poin kelima, tidak boleh berasosiasi dengan Lambang Negara, Ormas, atau Partai Politik dan tidak diperkenankan memuat gambar diri tokoh tertentu atau lambang/simbol lain yang tidak diperkenankan menurut ketentuan. Dan poin yang terakhir adalah desain original bukan hasil plagiat.

Berdasarkan perjanjian yang sesuai dengan Peraturan Perundangan, Hak Cipta karya pemenang sayembara menjadi milik KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk pendaftaran dan penerimaan karya peserta dimulai Tanggal 18 s/d 26 April 2024. Pengumuman Hasil Pemenang pada tanggal 30 April 2024. “Hasil keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat dan pajak hadiah sayembara ditanggung pemenang,"tutupnya.

(Era Suhertini)

PALANGKA RAYA - Bertempat di Aquarius Boutique Hotel dilaksanakan Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak , Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalteng selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 22 - 23 April 2024 Tahun 2024.

Dalam sambutann Kepala Dinas P3APPKB dr. Linae Victoria Aden menuturkan bahwa tidak dipungkiri perempuan dan anak juga memiliki peran serta pengaruh yang cukup besar dalam upaya pembangunan. Hal ini juga tentunya tidak hanya bersifat jangka pendek namun juga jangka panjang dalam menciptakan generasi yang tangguh, berkualitas, berakhlak dan berdaya saing di masa depan.

“Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan adanya keengganan masyarakat untuk melapor, hal ini dikarenakan berbagai faktor dan alasan.  Namun demikian, petugas pemberi layanan bagi perempuan dan anak harus siap dalam membantu dan menangani korban dalam setiap laporan kasus yang diterima," jelasnya.

Perlu diketahui bahwa saat seseorang menjadi korban kekerasan, maka ia butuh untuk segera ditangani dan menerima pelayanan untuk memulihkan dampak maupun layanan pendampingan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh korban, sehingga dampak yang lebih buruk dapat dicegah.

Oleh karena itu, dalam melakukan penanganan kasus kekerasan membutuhkan keterampilan serta pemahaman yang tepat dari para petugas pemberi layanan.

Lebih lanjut, Linae berharap dari kegiatan ini nantinya para petugas yang memberikan layanan bagi korban kekerasan, khususnya di UPTD PPA, menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman yang tepat serta terampil dalam memberikan layanan, sehingga penanganan korban kekerasan menjadi lebih maksimal.

Diperlukan upaya bersama untuk membangun integrasi kerja layanan penanganan korban kekerasan melalui peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Dengan memiliki pemahaman yang tepat mengenai isu kekerasan serta pengetahuan akan apa hal yang tepat untuk dilakukan saat menangani kasus kekerasan akan sangat membantu korban dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya," tutupnya.

Keguatan dihadiri oleh, antara lain Narasumber dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Maina Mustika dari RENAKTA Kepolisian Daerah Kalteng Faujiah,  dari DPC PERADI Palangka Raya Kartika candrasari,  dari HIMPSI Wilayah Kalteng Ari Pamungkas, dan Pejabat Administrator lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng serta para Petugas di UPT PPA di Kabupaten/Kota Provinsi Kalteng.

(Era Suhertini)

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kalteng Ina Prayawati sangat menyayangkan rencana pembongkaran gedung KONI lama di Kota Palangka Raya, tetap dilakukan oleh Pemprov Kalteng.

Menurut Ina, seharusnya, rencana itu dipertimbangkan. Sebab, gedung KONI lama tersebut menyimpan nilai sejarah bagi Kalteng yang harusnya dapat dipertahankan sebagai cagar budaya daerah.

"Pastinya kita sangat menyayangkan apabila memang tetap dibongkar, padahal gedung itu memiliki nilai sejarah bagi daerah ini dan harusnya bisa dipertahankan keberadaannya," katanya.

Ina berharap, ketika rencana itu benar-benar terlaksana, nantinya tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebab, meminta untuk dipertimbangkan juga percuma karena keputusan ada di Pemprov Kalteng.

Sebelumnya, Kepala PUPR Kalteng, Shalahuddin mengatakan rencana pembongkaran gedung KONI lama di sekitaran bundaran besar Kota Palangka Raya akan dilaksanakan pada bulan April 2024 ini.

(Deddi)