Palangka Raya - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui apel siaga dan sosialisasi yang digelar di halaman kantor BPS Kalteng, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh tahapan pendataan berjalan optimal.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyampaikan bahwa perubahan ekonomi global yang semakin cepat, terutama akibat digitalisasi dan pergeseran pola konsumsi, menuntut ketersediaan data yang akurat dan mutakhir.
Menurutnya, potensi besar Kalimantan Tengah di sektor sumber daya alam, UMKM, dan jasa perlu didukung dengan data yang terpercaya agar dapat dikelola secara maksimal.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Pendataan SE2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026 dengan dua metode, yakni daring melalui Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) serta wawancara langsung (door to door).
Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek usaha, mulai dari identitas, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga kondisi keuangan.
Statistisi Ahli Pertama BPS Kalteng, Dwi Indri Arieska, menjelaskan bahwa sensus ini merupakan sensus kelima yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Hasilnya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 237.092 usaha di Kalimantan Tengah, dengan 98,42 persen di antaranya merupakan UMKM. Sektor perdagangan, akomodasi, makan minum, dan industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar aktivitas ekonomi daerah.
Untuk mendukung pelaksanaan, BPS juga akan merekrut sekitar dua ribu petugas lapangan yang akan dibekali pelatihan berjenjang sebelum turun ke masyarakat. Selain itu, usaha skala besar akan didorong melakukan pelaporan mandiri secara online melalui email perusahaan.
BPS Kalteng mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung kegiatan ini dengan menerima petugas dan memberikan informasi yang jujur. Pasalnya, data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tanpa data yang lengkap, kita tidak bisa melihat gambaran utuh kondisi ekonomi. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan sensus ini,” tutup Agnes.
(Era Suhertini)
0 Comments