Nelayan Sungai Cabang Barat Desak Tambahan SPBUN dan Tanggul Pemecah Ombak Saat Reses Anggota DPR RI

• By HUMA BETANG
• 04-15-2025
• 202
• 20

SUKAMARA – Dalam agenda Reses Perseorangan yang dilaksanakan pada 10 April 2025 di Rumah PAC Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Lunci, sebanyak 23 warga—mayoritas merupakan nelayan—menyampaikan berbagai aspirasi penting kepada anggota DPR RI.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 15.30 WIB ini menjadi wadah penyampaian keluhan masyarakat, khususnya terkait minimnya fasilitas pendukung kegiatan nelayan. Di antaranya, warga mendesak penambahan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) di kawasan Pantai Lunci, karena pasokan solar subsidi yang terbatas dinilai menyulitkan aktivitas melaut.

Selain itu, mereka juga meminta bantuan pembangunan tanggul pemecah ombak serta tanggul penahan abrasi guna mengantisipasi dampak gelombang besar dan erosi pantai. Persoalan lain yang turut disuarakan adalah tingginya harga LPG yang melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) hingga Rp32.000, serta kurangnya perawatan terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada—masyarakat berharap ada penambahan titik lampu di area yang masih gelap.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti sulitnya proses pengurusan izin Galian C, yang dianggap menghambat pembangunan desa. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan akses terhadap perizinan tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPR RI menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan beberapa poin utama di tingkat pusat. Ia akan mengawal ketat pengadaan dan distribusi BBM melalui SPBUN, serta mengusulkan bantuan pengadaan jaring pukat bagi nelayan setempat.

“Sebagian besar warga di sini adalah nelayan. Maka, hal-hal seperti SPBUN, tanggul, dan alat tangkap menjadi prioritas utama yang akan kami perjuangkan,” ujarnya.

Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi forum dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, tetapi juga mencerminkan pentingnya penyerapan aspirasi langsung dari akar rumput, sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

(Deddi)