Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 Tahun 2025 di halaman Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (16/12/2025).
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Juni Gultom dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah terus diarahkan pada prinsip pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat luas wilayah Kalimantan Tengah yang sangat besar, bahkan hampir setara dengan luas Pulau Jawa.
Ia mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah daerah yang terisolasi akibat keterbatasan akses jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Kalimantan Tengah telah menggariskan kebijakan agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, dilakukan secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Dalam konteks manajemen pembangunan, Kepala Dinas PUPR Juni Gultom menjelaskan, bahwa keterbatasan sumber daya manusia, metode kerja, serta keuangan sangat mempengaruhi percepatan pembangunan, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan tetap berpedoman pada visi misi Gubernur.
Lebih lanjut disampaikan, Gubernur Kalimantan Tengah mendorong semangat kebersamaan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Saat ini, terdapat ratusan perusahaan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Dengan sinergi dan kebersamaan, kami optimistis pembangunan Kalimantan Tengah dapat terus berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, pembangunan jalan provinsi di seluruh kabupaten tetap menjadi prioritas, dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Kepala Dinas PUPR juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas PUPR, terdampak efisiensi anggaran lebih dari 50 persen. APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp10,2 triliun kini menjadi sekitar Rp5,3 triliun, sehingga berdampak signifikan terhadap program pembangunan.
Khusus Dinas PUPR, anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2 triliun kini mengalami penurunan signifikan. Namun demikian, PUPR Kalteng telah mengambil langkah cepat dengan membentuk 15 posko dan tim lapangan untuk menjaga kondisi infrastruktur jalan provinsi agar tetap mantap dan dapat dilalui masyarakat.
“Penanganan yang dilakukan saat ini bersifat sementara, seperti penambalan jalan, namun kami pastikan bahwa kami sudah bergerak di lapangan demi menjamin aksesibilitas masyarakat,” pungkasnya.
Peringatan Hari Bhakti PU ke-80 ini menjadi momentum bagi jajaran PUPR Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi, serta berkontribusi nyata dalam membangun Kalimantan Tengah yang maju, merata, dan berkeadilan.
(Era Suhertini)
0 Comments