Palangka Raya - Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi melalui sinergi komunikasi publik yang terarah. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Orkestrasi Komunikasi Pemerintah yang digelar oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (6/4/2026).
Rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam mendorong perubahan pola kerja yang lebih produktif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan global, termasuk krisis energi. Pemerintah menilai, komunikasi publik yang kuat dan terintegrasi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Pranata Humas Ahli Madya Kemendagri, Silvany Dianita Sitorus, menegaskan pentingnya sinergi kehumasan di daerah agar pesan transformasi dapat tersampaikan secara luas dengan narasi yang seragam dan positif. Hal ini dinilai penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap perubahan yang tengah dijalankan pemerintah.
Sementara itu, Juru Bicara Bakom RI, Adita Irawati, menyoroti urgensi adaptasi di tengah dinamika global. Ia menekankan bahwa transformasi budaya kerja harus dipimpin oleh pemerintah sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dalam pemaparan materi, dijelaskan delapan poin utama transformasi budaya kerja, di antaranya penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Selain itu, terdapat pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta pengurangan perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen dan luar negeri sebesar 70 persen.
Kebijakan WFH yang mulai diberlakukan sejak 1 April 2026 tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tak hanya di lingkungan pemerintahan, gerakan ini juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat luas melalui kampanye nasional hemat energi. Salah satunya dengan mendorong penggunaan transportasi publik sebagai bagian dari gaya hidup baru yang lebih ramah lingkungan.
Rakor ini diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pengelola kehumasan dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap seluruh instansi dapat menjadi garda terdepan dalam menyampaikan dan menguatkan narasi transformasi budaya kerja kepada masyarakat.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi diharapkan dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
(Era Suhertini)
0 Comments