kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Program Kota Antikorupsi Dorong Pelayanan Publik Lebih Berkualitas
PALANGKA RAYA – Program Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi dinilai menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Rabu (3/6/2026). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menilai program tersebut sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Pemprov Kalteng Tekankan Pentingnya Pencegahan Korupsi Secara Sistematis
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan langkah-langkah pencegahan yang masif, sistematis, dan berkelanjutan. Pesan tersebut menjadi salah satu fokus ut
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Palangka Raya Siap Jadi Role Model Kota Antikorupsi di Kalimantan Tengah
PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya berpeluang menjadi role model pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kalimantan Tengah melalui pencalonannya sebagai Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi Tahun 2026. Rabu (3/6/2026). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut positif la
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Darliansjah: Korupsi Hambat Pembangunan dan Sengsarakan Masyarakat
PALANGKA RAYA – Korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, upaya pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan penindakan maupun pencegahan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubern
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Pemprov Kalteng Dukung Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Antikorupsi 2026
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Kota Palangka Raya sebagai Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Percontohan Kabupaten/Kota Antikor
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Kepala Dinas PUPR Kalteng Tegaskan Proyek Cat Biru Bukan Gagal, Perbaikan Terus Dilakukan
Palangka Raya - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, di halaman Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah,Rabu (3/6/2026) , memberikan klarifikasi terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Kalteng Bergerak mengenai proyek pengecatan jalur disabilitas dan pesepeda atau yang
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Disiplin Kuat, Kinerja Hebat: Dinas Kehutanan Kalteng Perkuat Kapasitas ASN dan PPPK
Palangka Raya - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya memperkuat profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan instansi tersebut, Selasa (2/6/2026).
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Maryani Sabran Soroti Jalan Rusak di Kalteng, Minta Pemerintah dan Perusahaan Bergerak Cepat Demi Keselamatan Masyarakat
Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta perusahaan yang beroperasi di daerah untuk menangani persoalan infrastruktur jalan yang rusak dan masih terisolasi di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Maryani Sabran M
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
OJK Lantik Sejumlah Pejabat Strategis, Perkuat Transformasi dan Pengawasan Sektor Keuangan Nasional
Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pimpinan satuan kerja, pejabat setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, serta Kepala OJK Daerah, Selasa (2/6/2026).
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 bulan yang lalu
Mariani Sabran: Raperda Sengketa Lahan Harus Lindungi Hak Masyarakat
Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Mariani Sabran, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelesaian Sengketa Lahan harus menjadi payung hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.
