Huma Betang

p-raya

HUMA BETANG
10 bulan yang lalu

Film Tepatilah Janji Mengedukasi Masyarakat Untuk Cerdas Memilih Kepala Daerah

PALANGKA RAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah. Menggelar Nonton Bareng (Nobar) film Judul Tepatilah Janji, Film Yang Diproduksi Oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) Republik Indonesia. Kegiatan Nobar Bertempat , XXI Pa

p-raya

HUMA BETANG
10 bulan yang lalu

Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya Terima Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2024

PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya menyatakan kesediaannya untuk membahas lebih lanjut Nota Keuangan Rancanga

p-raya

HUMA BETANG
10 bulan yang lalu

Erlan Audri Dorong Organisasi Mahasiswa dan Ekstrakurikuler Berperan Aktif Tekan Kenakalan Remaja di Palangka Raya

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Palangka Raya, Erlan Audri, mengharapkan peran aktif organisasi kemahasiswaan seperti Mapala dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dalam me

p-raya

HUMA BETANG
10 bulan yang lalu

Rusdiansyah Ajak Masyarakat Palangka Raya Maknai Hari Kesaktian Pancasila

Palangka Raya - Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdiansyah, mengajak seluruh masyarakat Palangk

p-raya

HUMA BETANG
10 bulan yang lalu

Dudie B Sidau Tegaskan Komitmen DPRD untuk Pastikan Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah di Palangka Raya

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Dudie B Sidau, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh program pemerinta

p-raya

HUMA BETANG
10 bulan yang lalu

DPRD Palangka Raya Minta Pemerintah Pastikan Program Sembako Murah Tepat Sasaran

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, meminta agar pemerintah setempat memastikan pelaksanaan program sembako

p-raya

HUMA BETANG
10 bulan yang lalu

Kepala Bapenda Kalteng: Finalisasi PKS untuk Optimalkan Pendapatan Daerah

PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, SP., MM, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencapai tahap finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 13 kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemer