Palangka Raya - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi bersama Tim Kajian Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (7/7/2026).
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi strategis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Kajian KPK RI dalam melakukan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi sistem tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas birokrasi, serta mendorong budaya kerja yang berintegritas.
Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Joni Harta, S.E., S.Hut., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Kajian KPK RI. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, serta bebas dari praktik korupsi.
"Kehadiran Tim Kajian KPK RI menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola, khususnya di sektor energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup," ujarnya.
Joni Harta menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung seluruh upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pengendalian internal di setiap perangkat daerah.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin baik, mampu memberikan pelayanan publik yang optimal, serta mendukung terwujudnya pembangunan Kalimantan Tengah yang bersih, berintegritas, dan berkelanjutan.
(Era Suhertini)
0 Comments