Lamandau Mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2024

• By HUMA BETANG
• 05-26-2025
• 202
• 20

Palangka Raya - Pemerintah kabupaten Lamandau menunjukkan komitmen nya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel . Hl ini dibuktikan Kemabli diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun Anggaran 2024.

Bupati Lamandau menerima langsung laporan hasil pemeriksaan LHP atau LKPD tahun 2024 yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalteng Dodik Achmad Akbar, Bertempat Di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng.

Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra selaku kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim , dan jajaran OPD yang telah bererja keras menyusun dan menyampaikan LKPD dengan baik dan sudah mendapatkan hasil Wajar tanpa Pengecualian (WTP) , “awal menuju Lamandau yang lebih baik." Kata Rizky Aditya Putra.

Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan provinsi Kalimantan Tengah yang di raih oleh kabupaten Lamandau capaian yang ke 12 berturut -turut.

Namun demikian Rizky Aditya Putra menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir melainkan titik awal untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik kedepannya.

Lebih lanjut menyinggung tingkat kemiskinan di kabupaten Lamandau 3%, Terendah di kalteng , pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal agar angka kemiskinan bisa terus di tekan berkurang. “Kemiskinan Lamandau itu banyak di pedesaan, Karena masalah kawasan ,mereka punya aset tapi tidak bisa di asetkan,"Tuturnya.

Ia menambahkan, Ada cerita yang menarik dari desa Bintang Mangalih tentang ketahanan pangan yang sudah baik dan sudah siap untuk dua (2) tahun kedepan.

Sampai detik ini masyarakat yang berada di hulu hulu DAS Lamandau, mereka tidak mengenal namanya beras impor, murni mengandalkan hasil bahuma bahkan hasil padi Gogo mereka mampu mencukupi.

“Ini menjadi pembelajaran kita semua mana daerah yang terisolir terluar ternyata bisa menghasilkan ketahanan pangan jauh sebelum di canangkan dari pemerintah pusat, "Imbuhnya.

Selain masalah kemiskinan dan untuk infrastruktur sendiri masih PR  karena dana DAK juga diambil alih lagi dari pusat,diharapkan kedepan ada kolaborasi dari APBD Kalteng.

 

(Era Suhertini)