Pemprov Kalteng Pangkas Birokrasi Perizinan, Dorong Pelayanan Cepat dan Ramah Investasi

• By HUMA BETANG
• 07-29-2026
• 202
• 20

​​​​Palangka Raya -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dengan mendorong percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Upaya tersebut dimatangkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas perangkat daerah yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/7/2026).

Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyederhanakan proses pelayanan publik, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalteng, Joni Harta, menegaskan bahwa kolaborasi lintas OPD menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang tidak berbelit-belit.

“Rakor ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh perangkat daerah. Kami berkomitmen mendorong pelayanan perizinan yang efektif, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Joni Harta usai mengikuti rapat.

Menurut Joni, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng, percepatan dan transparansi pelayanan publik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan iklim investasi di daerah.

Kemudahan berusaha, lanjutnya, membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai sektor. Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah harus terus diperkuat agar setiap proses pelayanan dapat berjalan secara efisien dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun investor.

Melalui rakor tersebut, seluruh perangkat daerah yang hadir diharapkan segera menindaklanjuti berbagai hasil rumusan dengan langkah-langkah konkret di masing-masing sektor.

Sinergi lintas OPD ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang lebih prima, transparan, dan responsif, sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan pelayanan yang semakin cepat, Pemprov Kalteng optimistis kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

(Era Suhertini)