Antrean BBM Mengular, Wakil Ketua DPRD Kalteng Minta Pertamina Penuhi Kuota Palangka Raya

• By HUMA BETANG
• 09-16-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh SPBU di Palangka Raya sesuai kebutuhan. Hal ini menyusul kembali munculnya antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU.

Junaidi mengatakan saat Usai Rapat Paripurna ke 7 masa persidangan I Sidang tahun 2026, Diruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (16/9/2026).

Persoalan antrean BBM sebenarnya sederhana. Menurutnya, apabila kuota BBM yang disalurkan Pertamina sesuai dengan kebutuhan harian, antrean panjang tidak akan terjadi.

“Rumusnya sederhana saja. Kalau memang kuotanya dipenuhi, tidak mungkin ada antrean. Kalau terjadi lagi antrean mengular di seluruh SPBU, tandanya penyaluran dari Pertamina ke SPBU kurang,” ujar Junaidi.

Ia menyebut kebutuhan BBM di Palangka Raya mencapai sekitar 205 kiloliter (KL) per hari. Karena itu, kebutuhan tersebut harus menjadi acuan dalam penyaluran BBM ke SPBU.

Junaidi berharap Pertamina segera memenuhi kebutuhan dan mengembalikan kekurangan kuota apabila antrean panjang kembali terjadi.

“Kalau memang kebutuhan kita per hari 205 KL, wajib dipenuhi. Kalau masih terjadi antrean, keluarkan lagi tambahan. Misalnya antrean terjadi tiga hari berturut-turut, tambahan penyaluran harus diberikan agar antrean bisa terurai,” katanya.

Menurut Junaidi, keterbatasan pasokan juga dapat dimanfaatkan oknum pedagang untuk menaikkan harga BBM eceran. Bahkan, harga BBM eceran di sejumlah tempat disebut dapat mencapai sekitar Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Ia menilai pemerintah memang dapat melakukan intervensi dengan menetapkan batas harga atau harga eceran tertinggi. Namun, persoalan utama tetap harus diselesaikan dari sisi ketersediaan pasokan.

“Kalau barang langka, hukum ekonomi berlaku, harga pasti naik. 

Jadi solusinya sangat sederhana, kalau terjadi antrean mengular di seluruh SPBU, berarti Pertamina kurang menyalurkan. Solusinya, penuhi kuota Palangka Raya,” tegasnya.

Junaidi juga menilai munculnya antrean panjang tidak serta-merta disebabkan adanya peralihan masyarakat dari Pertamax ke Pertalite.

“Kalau memang barangnya cukup, tidak akan terjadi antrean. Jadi pernyataan bahwa antrean terjadi karena peralihan ke Pertalite itu tidak betul,” pungkasnya.

Junaidi saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya, ia merupakan Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam.

Junaidi resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalteng pada September 2025, melengkapi unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

(Era Suhertini)