Di Hadapan Megawati dan Puan, Sigit K. Yunianto Perkuat Barisan Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap tegas partainya yang menolak setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.

Penegasan ini disampaikan dengan merujuk pada landasan hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.

"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," tegas Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Presiden ke-5 RI ini menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998. Lebih lanjut, Megawati menyatakan bahwa hal tersebut telah ditegaskan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 telah memperkuat makna Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen.

Megawati juga mengutip esensi putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah tidak boleh diredusir menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan elitis. Selain itu, putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum.
"Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat," ujar Megawati.
Megawyai menekankan bahwa Pilkada langsung adalah capaian penting demokratisasi nasional pasca-Reformasi. Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan. Sebaliknya, mekanisme melalui DPRD dianggap sebagai praktik masa lalu yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan.

Di akhir pernyataannya, Megawati menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk berdiri di garis depan dalam menjaga hak rakyat. "Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," pungkasnya.
(Samhadi)

JAKARTA – PDI Perjuangan secara resmi membacakan naskah Rekomendasi Eksternal dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

Mewakili Partai, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Jamaluddin Idham memaparkan landasan politik partai yang kini berfokus pada upaya menjawab berbagai persoalan fundamental bangsa melalui identifikasi delapan tantangan utama yang tengah dihadapi Indonesia.

Jamaluddin menegaskan bahwa sikap politik PDI Perjuangan berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945, di mana politik dipandu oleh ide, imajinasi, etika, serta cita-cita Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri. 
"Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya yang diamanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik, PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu adalah kebenaran ideologis Pancasila; kebenaran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada Rakyat," kata Jamaluddin saat membacakan rekomendasi Rakernas, Senin (12/1/2026).

Jamaluddin kemudian menjelaskan bahwa PDI Perjuangan menyadari tantangan masa depan tidak mudah karena setidaknya ada delapan tantangan utama yang saling berkelindan. 
Tantangan tersebut diawali dengan krisis keteladanan bernegara akibat penyelewengan etika dan tata perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bencana dan malapetaka ekologis sebagai dampak dari kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan yang tidak terkendali, hingga industrialisasi ekonomi ekstraktif.
Tantangan berikutnya yang disoroti adalah robohnya supremasi hukum yang mengakibatkan hukum kehilangan ruh kemanusiaan yang beradab, serta persoalan ekonomi sistemik yang mencakup keterbatasan fiskal, penumpukan hutang luar negeri, korupsi, hingga de-industrialisasi yang memicu pengangguran dan kemiskinan.

PDI Perjuangan juga memberikan catatan keras terhadap bekerjanya otoritarian populis yang membungkam suara kritis, mengabaikan mekanisme check and balances, serta melakukan penyalahgunaan kekuasaan negara atau abuse of power.
Lebih lanjut, Jamaluddin menyebutkan adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat. 
Sebagai poin terakhir, tantangan datang dari pertarungan geopolitik global yang membangkitkan kembali neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme.

Seluruh persoalan ini dijawab melalui tema Rakernas "Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya", yang menekankan keyakinan bahwa kebenaran pasti menang.
(Samhadi)

​​​​​Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menekankan pentingnya sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pembangunan, terutama di tengah keterbatasan fiskal pada tahun 2026.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan strategis dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran menjadi perhatian serius karena belanja pemerintah memiliki peran signifikan dalam menggerakkan perekonomian lokal.

“Sinergi program pusat dan daerah harus dijaga, sekaligus memastikan penyerapan anggaran berjalan cepat dan tepat. Belanja pemerintah bukan sekadar angka, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Edy Pratowo. Senin (12/1/2026).

Dengan langkah ini, Pemprov Kalteng berharap pembangunan tetap berjalan optimal meski ruang fiskal terbatas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

(Deddy)

​​​​​​Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat meningkatkan keuangan daerah tanpa membebani masyarakat kecil.

Menurut Wagub, potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan antara lain pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi sektor swasta sebagai langkah strategis memperkuat PAD secara berkelanjutan.

“Pendapatan daerah harus ditingkatkan, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pajak dan kemudahan berusaha menjadi solusi agar pembangunan dapat terus berjalan tanpa membebani rakyat,” ujar Edy Pratowo. Senin (12/1/2026).

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung program pembangunan strategis dan pelayanan publik yang lebih efektif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

(Deddy)