Yohanna Endang Hadiri Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial Lanjutan pada Simpul Jaringan

​​​​​​PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membuka kegiatan Rapat Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara Hybrid (luring dan daring), bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur Kalteng.

Rapat ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 di wilayah Kalimantan Tengah, agar nantinya berlangsung dengan baik, damai, dan demokratis.

Saat menyampaikan arahannya Gubernur Kalteng mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak, dan salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memastikan terbentuknya Desk Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, “karena kehadiran Desk Pilkada ini sangatlah penting, sebagai wadah Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran PILKADA Serentak Tahun 2024” kata Gubernur.

Dijelaskannya, tugas Desk Pilkada bukan hanya sekadar memantau dan melaporkan pelaksanaan Pilkada, tetapi juga menginventarisasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk dapat memberikan saran-saran penyelesaian masalah, baik itu kepada KPU maupun Bawaslu. “namun, Desk Pilkada juga berkoordinasi dengan Pihak TNI, POLRI, Instansi Vertikal dan Horizontal, khususnya untuk menjaga kondisi masyarakat agar tetap aman dan kondusif” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan lain yang telah dilakukan Pemprov Kalteng adalah menyiapkan Dana Hibah bagi penyelenggara, pengawas dan unsur pengamanan, dengan Total Anggaran Rp 148,4 miliar lebih, yang dialokasi untuk KPU sebesar Rp. 87,6 miliar lebih; BAWASLU sebesar Rp. 25,8 Miliar lebih; POLDA sebesar Rp 25 miliar; dan KOREM sebesar Rp 10 miliar.

Selanjutnya, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dipersiapkan dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan Tempat Pemungutan Suara se Kalteng, “terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 680 orang, total Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 4.713 orang, dan total jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4.446 TPS yang tersebar pada 13 Kabupaten dan 1 Kota” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyebut, Provinsi Kalimantan Tengah luas wilayah sekitar 153,5 ribu km², yang secara Administrasi Pemerintahan meliputi 13 Kabupaten dan 1 Kota, terdiri dari 136 Kecamatan, 138 Kelurahan, serta 1.432 Desa, dan total jumlah penduduk sebanyak 2.784.971 jiwa, terbagi menjadi 1.439.002 laki-laki dan 1.345.969 perempuan, dimana ternyata bonus demografi sudah mulai tampak, dengan meningkatnya jumlah penduduk Usia Muda 15-19 Tahun.

“Dari rentang usia itu, perlu diantisipasi dan difasilitasi penduduk yang memasuki Usia Hak Memilih pada H-1 Pelaksanaan Pilkada. Jangan sampai para pemilih pemula tersebut kehilangan kesempatan untuk turut menyukseskan Pilkada Serentak 2024” sebutnya.

(Deddi)

​​​​​​PALANGKA RAYA  - Belum lama ini DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh, Subandi, selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya dan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Subandi menyampaikan pentingnya pengesahan AKD untuk memaksimalkan kinerja DPRD.

“Dengan terbentuknya AKD, kita memastikan setiap anggota dewan bisa bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ini penting agar kita bisa lebih efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran,” ujarnya.

Subandi juga menambahkan bahwa seluruh proses pengesahan berjalan lancar, dan kini setiap komisi serta badan di DPRD telah memiliki struktur yang jelas.  Rapat paripurna tersebut menetapkan Mukarramah dari Partai Nasdem sebagai Ketua Komisi A, Arthur Apriossi Tuwan dari Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi B, dan Sigit Widodo dari PDI Perjuangan sebagai Ketua Komisi C.

Sementara itu, posisi Ketua Bapemperda dijabat oleh Khemal Nasery dari Partai Golkar, dan Ketua Badan Kehormatan dipegang oleh Sudarto, yang juga dari Partai Golkar.

Dengan telah disahkannya AKD, DPRD Kota Palangka Raya diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

(Deddi)

PALANGKA RAYA  -  Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, menekankan pentingnya perhatian pemerintah kota terhadap sektor pendidikan, khususnya di daerah terpencil seperti Rakumpit.

Ia mengungkapkan bahwa akses menuju wilayah tersebut sangat sulit, yang berdampak pada proses pendidikan di sana. Menurutnya, kesejahteraan guru dan tenaga pengajar di wilayah ini juga perlu menjadi fokus perhatian pemerintah kota.

“Pemerintah kota seharusnya memberikan dukungan tambahan berupa biaya ekstra bagi para guru di wilayah terpencil. Banyak tenaga pengajar di Rakumpit dan sekitarnya berasal dari Kota Palangka Raya. Dengan memberikan dukungan lebih, beban para guru dapat berkurang, dan mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya

Bennie juga menyerukan agar pemerintah kota lebih memperhatikan pemerataan tenaga pengajar di wilayah terpencil seperti Rakumpit dan Bukit Batu. Saat ini, ia menilai bahwa sebagian besar guru terpusat di wilayah perkotaan, sementara daerah pelosok mengalami kekurangan tenaga pengajar yang memadai. Menurutnya, hal ini perlu segera diatasi agar kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat setara dengan di kota.

(Deddi)

​​​​​​PALANGKA RAYA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah Rahmawati, menerima Penghargaan Sertifikat Akreditasi A untuk Diklat Manajemen Bencana (DMB).

Kepala BPSDM Prov. Kalteng usai menerima penghargaan turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, yang telah berkomitmen melalui misinya untuk meningkatkan SDM Aparatur dalam berbagai pelatihan.

"Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini, yaitu penghargaan sertifikat akreditasi A untuk Diklat Manajemen Bencana (DMB) di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan kerja keras kami dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi, terutama di bidang penanggulangan bencana," ungkapnya.

Ia juga menuturkan, dengan akreditasi ini, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah siap untuk semakin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang tanggap dan terampil dalam menghadapi tantangan bencana di daerah.

"Kami bertekad mempertahankan standar tinggi ini dan akan terus berinovasi agar pelatihan yang kami selenggarakan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi peserta serta berdampak positif bagi masyarakat," katanya.

"Kondisi ini sesuai dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah yang rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta banjir di setiap tahunnya pada saat kondisi kemarau dan hujan. Untuk itu, diperlukan SDM yang tanggap dalam penanganan bencana, khususnya di Kalimantan Tengah," pungkas Rahmawati.

(Deddi)