Palangka Raya - Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Brigjen Pol Harun Yuni April, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN).
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Program Strategis Nasional (Pro-SN) di Provinsi Kalteng yang berlangsung di Aula Eka Hapakat Lantai III, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (14/8/2026).
Harun mengapresiasi kesungguhan Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan berbagai program strategis nasional yang ditujukan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi Pro-SN tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan angka penilaian kinerja pemerintah daerah. Lebih dari itu, evaluasi menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah benar-benar memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
“Evaluasi ini bukan semata-mata kegiatan untuk meningkatkan penilaian daerah, tetapi memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan rakyat,” ujar Harun.
Ia meminta pemerintah daerah tidak berkecil hati terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Pro-SN Semester II Tahun 2025 yang masih dinilai belum memuaskan. Hasil tersebut, katanya, harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan kinerja.
“Jangan berkecil hati bahwa hasil kita belum memuaskan. Kami berharap ini menjadi cambuk dan motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih baik, dalam artian bekerja secara nyata dan juga bekerja secara administratif,” katanya.
Harun menekankan, keberhasilan pelaksanaan Pro-SN tidak hanya ditentukan oleh kerja nyata di lapangan, tetapi juga harus didukung dengan administrasi dan dokumentasi yang tertib. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian kinerja.
Ia berharap pada penilaian kinerja kepala daerah terkait penyelenggaraan Pro-SN Semester I Tahun 2026, capaian Kalteng dapat meningkat secara signifikan. Penilaian tersebut diperkirakan mulai dibuka dalam waktu dekat.
Untuk mewujudkan capaian yang lebih baik, Harun menegaskan perlunya dukungan dan sinergi seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Penilaian kinerja kepala daerah berkaitan dengan penyelenggaraan program strategis nasional ini yang rendah butuh support dan dukungan dari kita semua agar bisa menghasilkan penilaian kinerja yang baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri akan menyampaikan secara lebih rinci hasil evaluasi pelaksanaan Pro-SN di Kalteng, termasuk sejumlah indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, dr. Linae Victoria Aden, menegaskan bahwa evaluasi harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
Linae meminta seluruh perangkat daerah mengikuti proses evaluasi secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, koreksi yang diberikan tim evaluator tidak perlu dihindari, melainkan harus dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki kekurangan.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti pembahasan ini secara terbuka dan konstruktif. Jangan menghindari evaluasi, jadikan momentum ini untuk pembenahan,” ujarnya.
Ia mengatakan setiap kekurangan harus segera ditindaklanjuti, termasuk memperkuat sistem yang masih lemah dan membenahi prosedur yang berpotensi menyimpang dari ketentuan.
Linae juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menerima koreksi dan masukan dari tim evaluasi secara positif. Menurutnya, keberhasilan perbaikan membutuhkan kemauan bersama serta komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan tata kelola pemerintahan.“Kita tidak perlu defensif terhadap koreksi yang diberikan. Yang terpenting adalah kemauan untuk memperbaiki,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Kalteng diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, meningkatkan kualitas pelaksanaan Pro-SN, serta memastikan setiap program berjalan efektif, terukur, tertib secara administratif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"Tutupnya.
(Era Suhertini)
0 Comments