BPS Kalteng Matangkan Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Usaha Dimulai April

• By HUMA BETANG
• 02-25-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Sebagai langkah persiapan pendataan ekonomi yang akan berlangsung April hingga Juli 2026. Kegaitan bertempat, di Ruang Vicon BPS Kalteng, Rabu (25/2/2026), 

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 

Sensus ini bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi hingga wilayah administrasi terkecil, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga untuk keperluan sendiri.

Menurutnya, SE2026 tidak hanya mendata jumlah dan sebaran usaha, tetapi juga memotret struktur ekonomi, karakteristik usaha, produktivitas, daya saing, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi ramah lingkungan.

“Data SE2026 akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah karena menggambarkan kondisi riil dunia usaha secara menyeluruh,” ujarnya.

Adapun data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), status badan usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan internet, aktivitas ekonomi kreatif, sertifikasi usaha, hingga data keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset per 31 Desember 2025.

BPS Kalteng juga menekankan pentingnya partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mayoritas pelaku usaha. Partisipasi aktif UMKM dinilai sangat menentukan akurasi data sehingga kebijakan pemerintah, baik bantuan, pembinaan, maupun akses pembiayaan, dapat lebih tepat sasaran.

Terkait kerahasiaan, BPS memastikan seluruh data responden dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Hasil sensus akan disajikan dalam bentuk agregat tanpa mencantumkan identitas usaha serta tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit.

Pelaksanaan SE2026 akan dilakukan melalui metode pengisian mandiri secara daring (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) untuk usaha besar dan pendataan langsung (door to door) bagi UMKM dan usaha lainnya.

BPS Kalteng berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan dan sosialisasi SE2026, sehingga terwujud basis data ekonomi yang kuat, akurat, dan komprehensif sebagai landasan pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

(Era Suhertini)