Diseminasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kalimantan Tengah

• By HUMA BETANG
• 04-29-2024
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalteng menggelar acara Diseminasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kegiatan ini diselenggarakan bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya beberapa waktu lalu.

Linae Victoria Aden membuka secara resmi Diseminasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Tengah, kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Tengah

Menurut Linae Victoria Aden, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng, gugus tugas TPPO terdiri dari berbagai elemen yang berupaya bersama-sama untuk mendeteksi dan menangani permasalahan TPPO. Gugus tugas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi perempuan, ikatan bidan, ikatan dokter, Kementerian Agama, dan masyarakat secara luas.

Linae menjelaskan bahwa penanganan TPPO tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat. Karena TPPO banyak menargetkan perempuan dan anak-anak, penanganannya harus melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, diseminasi kebijakan TPPO yang dilaksanakan oleh Kementerian di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk melibatkan semua elemen dalam upaya penanganan TPPO di Kalimantan Tengah.

Dengan adanya kerja sama antara Kementerian dan pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan penanganan TPPO di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Upaya bersama ini menegaskan komitmen untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari ancaman TPPO dan memastikan keamanan bagi seluruh masyarakat.

(Hariri)