DPRD Kotim dan Dinas Kehutanan Kalteng Perkuat Sinergi Berantas Illegal Logging dan Jaga Kelestarian Hutan

• By HUMA BETANG
• 06-25-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Upaya memperkuat pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan di Kalimantan Tengah terus dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Hal tersebut menjadi fokus dalam kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan kehutanan, khususnya maraknya aktivitas illegal logging yang berdampak pada kerusakan kawasan hutan, infrastruktur jalan, serta lingkungan di sekitarnya. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di kawasan hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran kehutanan terus dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), aparat penegak hukum, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya. Penegakan hukum dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Agustan Saining, S.Hut., M.Si., menegaskan bahwa penyelesaian persoalan illegal logging tidak cukup hanya mengandalkan tindakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.

"Permasalahan illegal logging tidak dapat diselesaikan hanya dengan penindakan. Diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. 

Kita juga perlu memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sumber daya hutan, sehingga solusi yang dihadirkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan," ujar Agustan Saining.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, DPRD, KPH, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah aktivitas ilegal di kawasan hutan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen menjaga kelestarian hutan sebagai aset strategis daerah yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Hutan yang lestari tidak hanya menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(Era Suhertini)