DPRD Palangka Raya Dorong Pertahankan Kinerja Keuangan Usai Raih WTP

• By HUMA BETANG
• 06-17-2026
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan daerah setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Subandi menekankan agar capaian WTP tidak hanya menjadi indikator tertibnya pengelolaan keuangan, tetapi juga diikuti peningkatan kinerja perangkat daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas menggali dan mengoptimalkan PAD. Hal ini disampaikan Subandi dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangka Raya pada 17 Juni 2026.

“Kita lebih-lebih kepada OPD yang diberikan tugas menggali PAD, itu agar dimaksimalkan sehingga target yang ditentukan itu bisa tercapai,” kata Subandi.

Menurutnya , peningkatan PAD diperlukan sejalan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, perangkat daerah diminta tidak berhenti pada capaian administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi juga meningkatkan pelaksanaan program sesuai tugas dan kewenangannya.

Subandi juga mengapresiasi capaian Pemko Palangka Raya yang kembali memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun 2025. Berdasarkan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Pemko Palangka Raya memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025. BBPK Kalteng

Opini tersebut disampaikan BPK setelah pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 dilakukan pada 29 Mei 2026 dan diterima Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi bersama Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dengan sejumlah catatan, permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya. Karena itu, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Dengan demikian, capaian WTP menjadi salah satu pijakan bagi Pemko Palangka Raya untuk mempertahankan tata kelola keuangan, sementara optimalisasi PAD dan peningkatan kinerja perangkat daerah tetap menjadi bagian dari agenda pengawasan DPRD.

(Olivia Teja)