DPRD Seruyan 'Gelar' Dua  Rapat Paripurna 

• By HUMA BETANG
• 09-01-2021
• 202
• 20

DPRD Kabupaten Seruyan, menggelar rapat paripurna, pertama Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara ( KUA dan PPAS ) TA. 2021 dan Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun sidang 2021-2022 DPRD Kabupaten Seruyan 

Terkait Penyampaian Rancangan Perubanhan KUA PPAS APBD-P TA. 2021 bertempat di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Seruyan. Selasa 31 Agustus 2021.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Seruyan, Zuli Eko Prasetyo didampingi Wakil Ketua I DPRD, H.Bambang yantoko,SE Wakil Ketua II Muhamad Aswin, Wakil Bupati Seruyan Hj. Iswanti, SE,. MM serta Anggota DPRD Kabupaten Seruyan.dan dihadiri  para Kepala Perangkat Daerah.

Dokumen Rancangan KUA PPAS TA.2022 dan Rancangan Perubahan KUA PPAS TA.2021 disampaikan Oleh Bupati melalui Wakil Bupati Seruyan Hj. Iswanti, SE., MM lewat Video Converence.

Wakil Bupati menyampaikan bahwa KUA PPAS tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2020 serta perkembangan pembangunan yang diharapkan pada tahun 2021, maka sasaran utama yang harus dicapai kabupaten seruyan di tahun 2022 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan.

Selanjutnya wakil Bupati menjelaskan, dalam rangka penyusunan perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021, keterbatasan alokasi anggaran adalah kendala utama dalam perubahan APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, Maka Pemerintah Daerah melakukan Penajaman skala prioritas pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan mutu pendidikan;
2. Peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan;
3. Sinkronisasi, Harmonisasi Dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan rehabilitasi Sosial; 
4. Peningkatan Kualitas Dan Cakupan pelayanan Infrastruktur Dasar Dan Permukiman;
5. Hilirasi Produk-Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan,Perkebunan dan Kehutanan menjadi produk industri.
6. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.
7. Peningkatan daya saing kepariwisataan 
8. Peningkatan kesempatan kerja
9. Reformasi birokrasi.

 

(Infodprd/Dewi)