Fraksi Gabungan DPRD Pulpis Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Triwulan II

• By HUMA BETANG
• 07-21-2021
• 202
• 20

PULANG PISAU – Fraksi Gabungan Gerakan Demokrat Persatuan DPRD Kabupaten Pulang Pisau menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemkab Pulang Pisau di triwulan II tahun anggaran 2021 ini yang hanya mencapai 27 persen.

Hal tersebut disampaikan ketua Fraksi Gabungan DPRD Pulpis Edvin Mandala saat dibincangi, Senin (19/06/2021) kemaren.

“Harusnya di triwulan II ini capaian penyerapan anggaran baik keuangan maupun fisik sudah mencapai 50-60 persen, namun kenyataannya hanya mencapai 27 persen, harus dicari titik lemahnya dimana,” kata Edvin yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD Pulang Pisau itu.

Legislator dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai, rendahnya serapan anggaran di triwulan II tahun 2021 ini dikarenakan OPD yang memiliki anggaran cukup besar belum optimal melaksanakan kegiatan penyerapan anggaran.

“Daya serap anggaran di Kabupaten Pulang Pisau ini sangat dipengaruhi oleh OPD yang memiliki anggaran cukup besar, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan RSUD. Mereka harus memacu percepatan penyerapan anggaran sehingga berpengaruh secara kumulatif bagi penyerapan anggaran Kabupaten Pulang Pisau,” papar Edvin.

Edvin menyebut, realisasi keuangan yang rendah akan berdampak terhadap penurunan kinerja pembangunan. Imbasnya, dapat mengganggu pelaksanaan program atau kegiatan lain.

“Terlebih jika nilai anggaran yang tersisa tergolong besar, karena selisih anggaran tersebut semestinya dapat dialokasikan untuk mendanai program atau kegiatan lain,” imbuhnya.

Ditambahkannya, idealnya anggaran untuk perencanaan proyek yang menggunakan anggaran cukup besar diprogramkan tahun sebelumnya, sehingga tahun berjalan fokus ke fisik.

“Kegiatan skala prioritas yang segera dilelang mempertimbangkan aspek urgensitas dan mempertimbangkan aspek musim. Jangan atas dasar subjektivitas. OPD yang menggunakan anggaran cukup besar sangat mempengaruhi prosentase realisasi anggaran. Jadi kepala OPD yang bersangkutan harus fokus dan jangan ada Conflict of Interest,” tegas Edvin.

 

(Antang)