PALANGKA RAYA — Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya yang digelar Senin (31/8/2026) turut diwarnai pandangan kritis dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam agenda penyampaian pemandangan umum terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya, Fraksi PSI menekankan agar kebijakan efisiensi anggaran tetap berorientasi pada skala prioritas dan tidak mengorbankan aspirasi serta hak-hak dasar masyarakat.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari perubahan anggaran belanja daerah, efisiensi anggaran, pembangunan perumahan dan permukiman, hingga langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya dari Fraksi PSI, Dede Ardiansyah, menyampaikan bahwa penyesuaian atau efisiensi anggaran yang dirasakan di berbagai lini tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.
"Mengelola suatu daerah memang tidak mudah, namun pemerintah harus siap dengan segala konsekuensi yang ada, termasuk efisiensi anggaran seperti saat ini. Namun, hal itu tidak menjadi alasan bagi pelayanan kepada masyarakat dan aspirasi mereka tidak terakomodir," ujar Dede Ardiansyah.
Melalui pandangan tersebut, PSI mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya agar lebih cermat merancang struktur anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar menyentuh kebutuhan nyata warga dan dikelola secara transparan serta efisien.
(Olivia Teja)
0 Comments