Kades dan BPD Perlu Kerjasama Kelola DD dan ADD

• By HUMA BETANG
• 03-09-2021
• 202
• 20

BUNTOK – Kepala desa (Kades) dan Badan Pemerintah Desa (BPD) perlu bekerjasama dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Kerjasama ini untuk menghindari adanya saling curiga dan kesalahpamahan dalam pengelolaannya. “Kekompakan dan kerjasama itu bisa menghindari miss komunikasi dengan masyarakat wilayah kekuasaannya, terkait dalam pengelolaan ADD,” kata Anggota Komisi I DPRD Barito Selatan (Barsel) Rahmato Rahman, Selasa (09/03/2021). Dijelaskannya, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan tentang desa terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menegaskan, bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. “Karenanya desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut alokasi dana desa yang penyalurannya melalui kas desa/rekening desa,” terang Wakil Rakyat Dapil II Barsel itu. Tujuannya, anggota Fraksi Gerakan Demokrat Amanat Keadilan (GDAK) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa, merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelengarakan otonominya. “Diharapkan melalui ADD, masyarakat desa bisa secara mandiri mengelola dan membangun desa masing-masing agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

 

(HUMBET/JJ)