Plt. Sekda Kalteng Buka Rakor dan Tekankan Pentingnya RIPJPID untuk Pembangunan Daerah

• By HUMA BETANG
• 03-06-2025
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), M. Katma F. Dirun, dalam sambutannya sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai Rencana Induk Peta Jalan dan Pengembangan Inovasi Daerah (RIPJPID), menegaskan pentingnya dokumen ini sebagai panduan utama dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk pembangunan daerah.

“Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan IPTEK untuk pembangunan daerah,” ungkap Katma.

Lebih lanjut, Katma menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi harus diterapkan di berbagai sektor strategis, seperti pertanian, kehutanan, energi, industri kreatif, serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat inovasi yang dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Katma juga mengungkapkan pentingnya Road Map Produk Unggulan Daerah (PUD) untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kalimantan Tengah memiliki berbagai potensi produk unggulan, seperti hasil perkebunan, perikanan, kehutanan, dan industri kreatif berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan merancang strategi hilirisasi produk unggulan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

“Pemanfaatan teknologi dan inovasi harus diterapkan dalam pengolahan, pemasaran, hingga penguatan branding produk unggulan daerah,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Katma menekankan bahwa pemerintah daerah harus memfasilitasi riset dan inovasi yang dapat langsung diimplementasikan oleh dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung investasi berbasis IPTEK, termasuk pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan inovasi dalam proses produksi dan distribusi. Digitalisasi dan pemanfaatan big data dalam pengelolaan sektor unggulan harus menjadi prioritas agar proses pengambilan kebijakan lebih berbasis bukti dan data yang akurat.

(Deddi)