Wakil Gubernur Kalteng Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Soroti Tantangan Ekonomi 2025

• By HUMA BETANG
• 02-03-2025
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024 sekaligus Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalteng. Acara ini digelar di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalteng dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Riska Agustin.

Dalam pidato pembukaannya, Riska Agustin menyampaikan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun penuh tantangan dan risiko, baik di tingkat global maupun nasional. Perlambatan ekonomi global, inflasi, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, termasuk di Kalimantan Tengah.

Riska juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai sebesar 12%, pengetatan subsidi BBM dan energi berbasis NIK, serta kenaikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

“Kebijakan ini pasti berdampak pada kondisi ekonomi daerah, termasuk tekanan inflasi dan kenaikan harga barang yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ujar Riska.

Ia mengingatkan pentingnya mencermati dan mengantisipasi dampak kebijakan tersebut secara bersama-sama. Selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesejahteraan dan keselamatan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.

“Kita ditantang untuk menggunakan keuangan daerah dengan baik dan bertanggung jawab, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Uang yang kita kelola berasal dari jerih payah rakyat melalui pajak dan retribusi,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyatakan komitmen Pemprov Kalteng untuk terus bekerja sama dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan strategis yang mampu menjawab tantangan 2025. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah di tengah dinamika yang ada.

(Deddi)