Bamsoet Desak Pemerintah Berantas Pinjaman Online Ilegal, Diduga Pencucian Uang & Penghindaran Pajak

• By HUMA BETANG
• 08-29-2021
• 202
• 20

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) yang telah berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan kredit online ilegal, yang patut diduga merupakan praktik pencucian uang dan penghindaran pajak dari bandar atau pemilik modal dibalik pinjol atau investasi ilegal ini. Tindakan tegas dari Satgas Waspada Investasi perlu terus ditingkatkan, mengingat hingga kini masih banyak ditemukan kredit ilegal yang beraksi, bahkan sampai membuat korban bunuh diri akibat tekanan jeratan kredit online ilegal.

“Terlebih di tengah suasana pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja, maupun menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Akibatnya, karena terjepit kebutuhan dana darurat untuk menyambung hidup, tidak jarang masyarakat mencoba mencari melalui kredit online ilegal. Mudahnya masyarakat mengakses kredit secara ilegal bukan semata-mata karena kurangnya edukasi kepada mereka, melainkan juga karena lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang menyebabkan kredit online secara ilegal masih bebas melakukan operasinya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu 28 Agustus 2021.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, modus operandi kredit online ilegal selain mengenakan bunga yang sangat tinggi serta debt collector yang mengorbankan korban. Tidak jarang mereka juga melakukan pencurian data dari ponsel korban. Tindakan tersebut seharusnya dengan mudah dapat diambil dan diambil tindakan hukum. Jangan sampai ada kesan negara melalui kementerian/lembaga dengan kewenangan yang dimiliki, terkesan melakukan pembiaran terhadap pinjaman online secara ilegal. “Kejahatan digital seperti kredit online ilegal ini jangan dianggap kejahatan lokal semata. Ini sudah menjadi kejahatan transinternasional yang melibatkan sutradara dan orang-orang dari berbagai negara. Termasuk mengganggu sistem keamanan siber di Indonesia, kejahatan perlindungan konsumen, dan kejahatan kerahasiaan data,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini dijelaskan, menurut laporan Himpunan Advokat Muda (HAMI), dalam sehari mereka menerima ratusan laporan masyarakat yang terjeral kredit online ilegal. Karenanya, Polisi harus bergerak cepat menindak kredit secara online ilegal. Kominfo juga harus meminta pengelola appstore dan playstore menghapus aplikasi kredit online ilegal dari appstore dan playstore. Karena masyarakat memandang aplikasi kredit online yang ada di appstore dan playstore adalah legal/resmi. “Dalam periode Januari-Juli 2021, OJK setidaknya sudah memblokir 172 entitas pinjaman online ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 kredit online ilegal yang telah diblokir. OJK mencatat sejak 2011 hingga 2020, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tersebut mencapai Rp 114,9 triliun,” tandas Bamsoet

Mantan Ketua Komisi III DPR RI menegaskan, pengelola kredit online ilegal bisa dijerat Pasal 30 juncto Pasal 46 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, juga dapat disangkakan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Polri harus menjadi 'leader unit' terdepan dalam memberantas kredit online ilegal ini. Jika perlu DPR RI bersama pemerintah membuat rancangan undang-undang baru yang mengatur tentang kredit online, tidak cukup hanya ditangani di tingkat Satgas,” pungkas Bamsoet. 

(Hendra)