BPS Kalteng Jemput Data Ekonomi Hingga Pelaku Usaha Digital Lewat Sensus Ekonomi 2026

• By HUMA BETANG
• 05-23-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mulai menggencarkan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 kepada masyarakat. Momentum Kalteng Expo 2026 dimanfaatkan BPS Kalteng bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah melalui program podcast edukatif yang digelar di stand pameran Diskominfosantik, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut dipandu host Ika Alkinaya dan menghadirkan Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Tengah, Silvia Sari, sebagai narasumber.

Dalam kesempatan itu, Silvia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini bertujuan memotret secara menyeluruh kondisi dan perkembangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga wilayah terkecil.

“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan dan dinamika ekonomi kita selama sepuluh tahun terakhir setelah sensus tahun 2016,” ujar Silvia.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah. Sebagian besar usaha tersebut berada di wilayah Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangka Raya. Dari jumlah tersebut, sekitar 98,42 persen merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah, terutama di sektor perdagangan.

Silvia juga menegaskan bahwa di tengah perkembangan era digital dan big data, metode pendataan langsung atau door to door masih sangat diperlukan. Hal itu untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat terdata, termasuk pelaku usaha rumahan, pedagang online, hingga content creator yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau dalam pendataan konvensional.

“Semua sektor usaha akan didata, mulai dari pertambangan, pertanian, perdagangan, hingga jasa akomodasi dan kuliner, baik usaha besar maupun mikro,” jelasnya.

Tahapan awal pelaksanaan SE 2026 telah dimulai pada Mei 2026 melalui metode pengisian mandiri secara online serta pendampingan pengisian bersama atau “Ngibar” bagi usaha besar dan menengah. Sementara pendataan lapangan secara door to door kepada masyarakat akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS Kalteng mengerahkan sebanyak 2.487 mitra statistik yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Seluruh petugas telah melalui proses seleksi dan pelatihan khusus.

Masyarakat juga diimbau tidak khawatir terkait keamanan data. BPS memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan undang-undang dan hanya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.

Petugas sensus resmi nantinya dilengkapi atribut rompi hitam-oranye, surat tugas, serta tanda pengenal dengan QR Code untuk memudahkan masyarakat memverifikasi identitas petugas di lapangan.

Di akhir perbincangan, Silvia Sari mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan jujur.

Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program bantuan, stimulus usaha, hingga kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang agar lebih tepat sasaran.

“Mari bersama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah,” tutupnya.

(Era Suhertini)