Dislutkan Kalteng Bahas Perlindungan Nelayan Bersama BPJS Ketenagakerjaan

• By HUMA BETANG
• 01-23-2026
• 202
• 20

Palangka Raya – Komitmen memperkuat perlindungan bagi nelayan terus didorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, menerima kunjungan audiensi dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di ruang kerjanya, Kamis (23/01/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kalimantan Tengah. Diskusi difokuskan pada upaya memastikan para pekerja sektor kelautan memperoleh perlindungan optimal dari berbagai risiko kerja, seperti kecelakaan saat melaut hingga risiko sosial ekonomi lainnya.

Sri Widanarni menegaskan bahwa nelayan merupakan salah satu kelompok pekerja yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam menjalankan aktivitasnya. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar mereka mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Perlindungan ini penting untuk memberikan rasa aman bagi nelayan dan keluarganya. Dengan jaminan sosial yang kuat, mereka bisa bekerja lebih tenang dan produktif,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, Dislutkan Kalteng dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat memperkuat sinergi serta koordinasi di lapangan, termasuk dalam hal sosialisasi dan perluasan kepesertaan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun sistem perlindungan ketenagakerjaan yang inklusif, khususnya bagi masyarakat pesisir di Kalimantan Tengah. Dengan perlindungan yang memadai, kesejahteraan nelayan diharapkan semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan daerah.

(Deddy)