Eks Jalan Pertamina di Bartim Beres Peningkatan Jalan Bisa Dilakukan

• By HUMA BETANG
• 08-05-2020
• 202
• 20

FOTO: BIRO PKP
RAPAT KOORDINASI - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, usai rapat koordinasi membahas eks jalan Pertamina di Bartim, di Aula Jayang Tingang (AJT), kantor Pemprov Kalteng, Rabu (05/08).

PALANGKA RAYA - Percepatan pembangunan jalan eks Pertamina, di wilayah Barito Timur (Bartim) yang sebelumnya sempat bermasalahkini dipastikan beres. Permasalahan mengenai jalan Pertamina tersebut sehingga sudah clear dan peningkatan jalan sudah bisa dibangun. 
Kepastian ini terungkap dalam rapat koordinasi antara Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, Bupati Bartim Ampera AY Mebas, perwakilan Kejaksaan, perwakilan Polres Bartim, serta pihak Direksi Pertamina (Persero) dan Patra Jasa, di Aula Jayang Tingang (AJT), kantor Pemprov Kalteng, Rabu (05/08).
Terimakasih kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menginisiator dan monitoring mengenai aset sehingga permasalahan ini dapat cepat selesai. Dan segera dibangun (jalan eks Pertamina, Red), agar manfaatnya untuk masyarakat, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kami berharap cepat segera dibuat MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman) dan dikerjakan, kata Sugianto saat membuka kegiatan. 
Gubernur Sugianto kembali menyebutkan, pemprov mendukung selama untuk kemaslahatan untuk masyarakat, pemda, perusahaan serta untuk pemasukan negara, mengingat dampak positifnya bagus. 
Pihak Pertamina dapat segara melakukan pembanguna setelah semuanya clear. Dengan pembangunan jalan itu berdampak positif bagi perekonomian masyarakat serta negara termasuk untuk perusahaan di wilayah Bartim. Ini juga dapat membantu warga membuka lahan pekerjaan, ucap Sugianto. 
Sementara itu, dalam arahannya, Koordinator Wilayah II KPK RI Asep Rahmat Suwanda menyebut tim KPK juga fokus membenahi aset dan monitoring permasalahan aset tersebut dan apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam upaya percepatan optimalisasi pembangunan dapat segera cepat selesai. 
KPK pada intinya sepakat untuk menyelesaikan, semua elemen baik pihak Pertamina dan pemkab dan Pemprov Kalteng dapat menyelesaikannya. Keinginan Pak Gubernur agar cepat selesai dan solusinya benar, dan nanti dibuatkan MoU atau kesepakatanya yang dapat dimanfaatkan untuk semua pihak. Kami punya keyakinan, mudah-mudahan dalam dua minggu ini cepat selesai dan tidak ada lagi permasalahan berikutnya, kata Asep Rahmat Suwanda. 
Sedangkan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina M Haryo Yunianto, dalam sinergi pendayagunaan aset Pertamina di Kabupaten Bartim, Pertamina mohon dukungan pemprov dan pemkab dan optimalisasi pemanfaatan lahan tersebut. 
Pertamina siap bersinergi, kami juga mohon dukunganya kepada pemprov dan pemkab, dalam upaya optimalisasi pengembangan bersama jalan Pertamina tersebut, jelasnya. 
Dalam penjelasan pihak Patra Jasa anak dari PT Pertamina menyebut, di wilayah Bentot-Talangbaru, Kabupaten Bartim tersebut jalannya rusak. Nantinya akan segera di upgrade dan diperbaiki, hingga bisa menunjang dan meningkatkan perekonomian baik tambang maupun perkebunan masyarakat. Jalan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan perekonomian dan juga peningkatan PAD serta dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan Depo. 
“Di sepanjang jalan dan desa itu akan dibangun solar cell (lampu jalan), serta jalannya diperbaiki untuk mengurangi debu, hingga nantinya jalan ini akan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, kata pihak Patra Jasa.
Bupati Bartim Ampera dalam kesempatan sama juga menyebut, selain perbaikan jalan juga safety (keamanan) jalan juga diperhatikan termasuk juga melibatkan BUMD dan masyarakat dalam pengelolaan kedepannya. 
Optimalisasi ini harus jadi kenyataan sehingga semua berdampak positif, baik masyarakat, pemda, dampak lingkungan dan pihak Pertamina sendiri. Nanti CSR (corporate social responsilbility/tanggung jawab sosial perusahaan, Red) dari pihak Pertamina juga dapat bermanfaat untuk masyarakat, ucapnya.
Menjawab itu, pihak Pertamina dan Patra Jasa, menyebut siap melaksanakan dengan dukungan pemprov, pemkab, dalam pengelolaan secara bersama-sama sehingga dampaknya untuk kedepannya lebih baik lagi.

(BPKP/JJ)