Habib: Telusuri Keluarga Tak mampu yang Belum Terima Bansos

• By HUMA BETANG
• 11-13-2020
• 202
• 20

FOTO: BPKP

INSTRUKSI – Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya (kiri) menginstruksikan agar menelusuri keluarga tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

 

KAPUAS - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menginstruksikan seluruh pihak terkait agar menelusuri keluarga tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

 

“Saya menyadari Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada sektor ekonomi, di mana masyarakat ada yang mengalami kekurangan atau bahkan kehilangan sumber mata pencaharian. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan dan memprioritaskan bantuan sosial, baik yang didapat dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah untuk dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Plt. Gubernur Kalteng pada saat menyerahkan bantuan sosial,  Jumat (13/11/2020), di Kantor Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupten Kapuas.

 

Habib Ismail mengatakan bahwa disadari bahwa kemungkinan masih ada warga tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial, baik dari APBN ataupun APBD.

 

“Saya menginstruksikan kepada seluruh instansi terkait, bersama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai pelosok Kalimantan Tengah, untuk secara seksama menelusuri keluarga–keluarga tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan, untuk didata agar segera mendapatkan bantuan. Bantuan Sosial ini pasti sangat diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan,”ujar Habib.

 

Ia menekankan kepada seluruh pelaksana penyaluran bantuan sosial ini, untuk tidak main–main dalam penyalurannya.

 

“Jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan keterlambatan penyaluran yang tidak perlu”, tegasnya.

 

Plt. Gubernur Kalteng sejak awal tegas meminta agar proses penyaluran bansos dapat  dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan dengan dukungan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan harapan agar proses terpenting dari penyaluran dapat terjamin, aman, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah kepada masyarakat yang membutuhkan.

 

 

(EDY/JJ)