P. Raya

Inflasi 10 Besar Tertinggi dan 10 Besar Terendah Provinsi

PALANGKA RAYA - Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Rapat diadakan di kantor Gubernur Provinsi Kalteng, Ruang Rapat Bajakah, Senin (23/10/2023).

Dalam laporannya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi  Kalteng Sri Windanarni mengatakan  Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual  yang dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri RI.

"Dalam laporannya Tomsi Tohir mengatakan, 10 provinsi inflasi terendah 10 Provinsi yang mengalami inflasi terendah, yakni Gorontalo (1,16%), Sulawesi Utara (1,16%), Sulawesi Barat (1,19%), Papua (1,28%), Jambi (1,70%), Aceh (1,83%), Kalimantan Tengah (1,88%) DKI Jakarta (1,89%), Sumatera Barat (1,94%), Riau (1,96%), dan Banten (2,04%),” ucapnya.

"Sedangkan Inflasi yang mengalami kenaikan tertinggi Di  10 Provinsi yang mengalami inflasi tertinggi yakni Bangka Belitung (3,55%), Sulawesi Tenggara (3,46%), Maluku Utara (3,34 %), DI Yogyakarta (3,30%), Maluku (3,1%), Kalimantan Timur (3,07%), Jawa Timur (3,01%), Kalimantan Selatan (2,72%), Papua Barat (2,69%), dan Jawa Tengah (2,49%)," Jelasnya.

Tomsi Tohir menambahkan, ada 65 Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan harian sepanjang Minggu Ketiga Oktober 2023. “Kita harus mengantisipasi ke depan berkaitan dengan adanya kampanye, yang biasanya kebutuhan sembako meningkat. Oleh sebab itu, segera lakukan upaya-upaya persiapan, masih ada waktu,” pintanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menyampaikan dalam paparannya, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cenderung stabil dari minggu sebelumnya. “Sebagian besar kenaikan IPH di Minggu Ketika Oktober 2023 terjadi di wilayah Jawa, sedangkan penurunan IPH terjadi di wilayah Sumatera,” ucapnya.

Ia menyebut, dari 73% kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH dan kenaikan harga tertinggi terjadi di Bolaang Mongondow dengan nilai IPH 6,19%. “Dari 283 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, 141 kabupateb/kota mengalami kenaikan harga beras cukup signifikan,” imbuhnya.

Kegiatan di hadiri Sri Windanarni Asisten II, Undur Forkompinda Serta Kepala Instansi Vertikal, Kepala divisi perencanaan operasional dan pelayanan publik Perum Bulog Epi Sulandari, sumber daya manusia pertanian, kementerian, pertanian Dedi Ni Nursamsi, Kasub Satgas pangan Polri Hermawan, kasubdit Pendamping dan audit Suhendri, mewakili panglima TNI, Stah Ahli Tingkat Ekonomi keuangan Eko Nursanto.

 

(Era Suhertini)

 

You can share this post!

0 Comments

Leave Comments