Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi dan rapat asistensi penyusunan laporan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Betang Hapakat Lantai 4, Kantor Perwakilan BI Kalteng, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas laporan kinerja TPID Tahun 2025 agar lebih terarah, terukur, serta selaras dengan pedoman nasional. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang memperkuat sinergi antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Menurutnya, TPID memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tantangan ke depan dinilai semakin dinamis, dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.
Leonard juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar-TPID di seluruh wilayah Kalteng agar strategi pengendalian inflasi lebih responsif dan adaptif. Ia menyebut sektor pangan, transportasi, dan energi sebagai sektor utama yang membutuhkan perhatian serta kolaborasi lintas sektor.
“Penyusunan laporan kinerja TPID bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia berharap melalui kegiatan asistensi ini, laporan kinerja TPID dapat disusun dengan data yang akurat, analisis yang komprehensif, serta mendorong lahirnya inovasi daerah, khususnya dalam penguatan sektor pangan, transportasi, dan energi.
Leonard juga mengingatkan agar upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus dilaksanakan secara konsisten pada 2026. Langkah tersebut antara lain melalui operasi pasar, pasar penyeimbang, peningkatan produktivitas pangan, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah surplus.
Sementara itu, Kepala Deputi Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, menyampaikan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ia mengungkapkan, inflasi Kalimantan Tengah pada 2025 tercatat sebesar 3,13 persen, masih berada dalam rentang target nasional 2,5 persen ± 1 persen. Meski demikian, pengendalian tetap perlu diperkuat agar inflasi ke depan semakin stabil.
“Upaya pengendalian inflasi tidak terlepas dari kolaborasi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi muara dari berbagai upaya pengendalian inflasi sepanjang 2025,” jelasnya.
Adi juga menegaskan pentingnya penyusunan laporan kinerja TPID yang baik dan sesuai kaidah, karena akan menjadi bahan penilaian Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta berkontribusi dalam ajang TPID Award tingkat nasional.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan narasumber, di antaranya Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Dalam Negeri, akademisi, serta TPID provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
(Era Suhertini)
0 Comments