Pemulihan Ekonomi Pemkab Pulpis Anggarkan 28,6 Miliar

• By HUMA BETANG
• 06-15-2021
• 202
• 20

PULANG PISAU - Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) selain fokus melakukan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 juga fokus melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemi. 

Pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemkab Pulpis itu juga sekaligus mendukung program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pemerintah kabupaten Pulang Pisau juga konsen melakukan pemulihan ekonomi,” ucap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau, Ir H Saripudin.

Saripudin mengungkapkan, tahun ini Pemkab Pulpis telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,6 miliar untuk pemulihan ekonomi.

“Dengan anggaran itu kita harapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Saripudin mengungkapkan, pandemi Covid-19 selain berdampak pada sektor kesehatan juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya, agar perekonomian masyarakat tidak terpuruk,” ungkap Saripudin.

Dia mengungkapkan, dalam program pemulihan ekonomi itu melibatkan beberapa instansi terkait. Jadi anggaran untuk pemulihan ekonomi itu sudah berada pada masing-masing dinas terkait

Untuk itu dia berharap, agar dinas terkait yang mendapat kegiatan atau program pemulihan ekonomi supaya bisa melaksanakan kegiatan tersebut sebaik mungkin.

“Sehingga pelaksanaan program pemulihan ekonomi di kabupaten Pulang Pisau bisa berjalan sesuai dengan harapan,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau Zulkadri mengungkapkan, pemerintah kabupaten Pulang Pisau juga telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp28,6 miliar.

Dia menjelaskan, dari anggaran pemulihan ekonomi tersebut juga dialokasikan anggaran untuk bantuan sosial dan pemberian makanan tambahan. Yakni sebesar Rp9,2 M.

“Kalau untuk kegiatan bantuan sosial dan pemberian makanan berada pada Dinas Sosial,” kata Zulkadri.

Selain itu, beber dia, juga ada kegiatan pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi masyarakat, pemasaran pariwisata, subsidi pertanian, kesehatan hewan dan penanggulangan bencana pertanian.

“Program tersebut melekat pada perangkat daerah terkait,” tandasnya.

 

(Antang)