Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kembali Dibahas

• By HUMA BETANG
• 08-12-2020
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri dengan didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Tengah Yulistra Ivo dan sejumlah pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Dan Diseminasi Secara Massif, Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Dan Realisasi Anggaran Sekaligus Percepatan Serta Dukungan Pemerintah Pusat. Rakor diikuti melalui konferensi video di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin (10/08).

“Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Terkait Protokol Covid-19. Mengingat masih belum maksimalnya pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat,” tegas Sekda Fahrizal Fitri.

Ia menyebut, masyarakat banyak yang belum menggunakan masker, selain itu aktivitas kerumunan masih terjadi dan mengakibatkan tingkat penularan terus terjadi.

Fahrizal juga membeberkan, presiden menghendaki kegiatan yang betul-betul all out dari pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah, sebab, imbuhnya, ddalam penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat perlu adanya sinergi dan keserempakan langkah pusat dan daerah.

“Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Pelayanan umum yang terbaik adalah ketika pemerintah mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat. Oleh karenanya, semua hal yang dilakukan pemerintah harus menjadi tonggak sejarah. Kita semua harus lebih fokus untuk memberikan pelayanan terbaik untuk keselamatan warga kita,”urainya.

Fahrizal menjelaskan dari rakor dengan pemerintah pusat hal yang ditekankan adalah upaya sosialisasi yang masif, agresif berdasarkan kondisi yang ada di daerah. Gugus tugas pusat sedang merancang strategi baru memanfaatkan media secara maksimal. Dari hasil survei, 63 persen keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh media.

“Kami berharap bapak/ibu gubernur/ bupati/wali kota bisa mendapatkan starategi yang tepat untuk daerah masing-masing,”tandasnya.

(BPKP/JJ)