Perhatikan Rumah Dinas Guru di Pedalaman

• By HUMA BETANG
• 12-03-2021
• 202
• 20

KUALA PEMBUANG - Anggota  DPRD Seruyan Musfuatun, meminta kepada dinas pendidikan Kabupaten Seruyan agar memperhatikan keberadaan dan kelayakan rumah dinas pendidik yang berada di wilayah pelosok, sebagai penunjang para pengajar agar bisa betah dan bisa melakukan tugasnya dengan nyaman.

Dia menyampaikan hingga saat ini usulan terkait rumah dinas bagi tenaga pendidik di wilayah daerah pemilihan (Dapil I) yang meliputi Kecamatan Seruyah Hilir dan Seruyah Hilir Timur sampai saat ini untuk usulan pengadaaan rumah dinas masih kurang.

“Kalau untuk usulan rumah dinas di dapil I terkait rumah dinas memang masih kurang, mengkin di wilayah dapil I masih dekat dengan kota Kuala Pembuang, sehingga tempat penyewaan rumah masih mudah didapatkan,” ujarnya, Sabtu (3/12/2021).

Tapi, imbuhnya, berbanding terbalik dengan wilayah dapil II dan dapil III, karena di wilayah pelosok sangat sulit sekali menemukan rumah sewaan sebagai tempat tinggal, sehingga sangat dibutuhkan sekali pembangunan rumah dinas untuk di wilayah pelosok.

Ini demi memudahkan para tenaga pengajar yang di tempatkan disana, untuk itu dirinya sangat berharap sekali agar pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk bisa memperhatikan hal tersebut.

“Selama ini kita banyak mendapatkan keluhan dari pengajar yang berada di wilayah pelosok terutama dapil II dan dapil III, mereka sangat berharap untuk di bangunkan rumah dinas guru, karena saya sering sekali mengikuti kunjungan-kunjungan kedaerah, terutama untuk daerah kecamatan suling Tambun sangat memprihatinkan sekali, karena tidak ada tempat untuk sewan jadi para PNS yang bertuga sana pun masih kesulitan untuk mencari tempat tinggal sementara,” paparny

Karena itu, tegasnya, pihaknya telah melakukan komunikasi kepada dinas pendidikan agar menyiapkan rumah yang layak, bagi tenaga pendidik yang dikirim ke sana. 

"Semua demi menunjang tugas mereka, agar mampu memenuhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Seruyan sebab saat ini pendididkan menjadi kewajiban pemerintah untuk mendungkungya," pungkasnya.

(Giya/Altius)