Pimpinan Dewan Tinjau Korban Banjir Kapuas

• By HUMA BETANG
• 05-31-2021
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, kembali melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah, dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas.

Saat pelaksanaan kunjungan tersebut, Faridawaty mendengarkan langsung upaya pemerintah dalam menangani masyarakat yang notabene adalah korban banjir di beberapa kecamatan, serta mengetahui strategi BPBD dalam menekan penyebaran pandemi Corona Virues Disease 2019 atau Covid-19 di daerah itu.

“Sebagai wakil rakyat kita harus tetap banyak belajar. Baik itu dengan cara mendengarkan, memperhatikan, mencatat, melihat, serta menyuarakan tidak hanya pada 2-3 bidang tertentu, namun hampir pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan kebetulan Wakil Ketua III bertugas mengkoordinir bidang yang ada pada Komisi I dan III, salah satunya BPBD,” ucap Faridawaty, kepada Media

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, walaupun tugas pokok BPBD adalah menanggulangi bencana, dirinya mengaku prihatin mengingat kantor yang seharusnya menjadi pusat penanggulangan bencana justru seperti mengalami bencana.

“Sedih sekaligus prihatin, bangunan yang ada hampir sebagian besar tidak dapat di gunakan, bahkan beberapa diantaranya sudah mulai ambruk. Padahal BPBD ini sudah menerima alokasi anggaran untuk melakukan rehab dari pusat melalui dana bagi hasil (DBH) tahun 2020 namun entah karena alasan apa, upaya untuk melakukan rebab di tangguhkan oleh kepala daerahnya,” ujarnya.

Kendati demikian, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng ini juga merasa senang mendengar kabar, bahwa tanah seluas kurang lebih 2 hektar digunakan BPBD tersebut telah di hibahkan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan telah menjadi aset daerah Kabupaten Kapuas.

“Selain itu penanganan korban banjir juga sudah berjalan, bekerjasama dengan Dinsos dan Disperindagkop. Saya menilai, kepala yang sekarang cukup piawai dalam mendapatkan bantuan anggaran dari pusat. Tentunya hal tersebut upaya untuk meningkatkan prestasi daerah tanpa harus menggerogoti APBD setempat dan memberikan keuntungan bagi daerahnya,” pungkasnya.

(Infodprdkalteng/Tinus)