Rapat Inflasi Bersama Kemendagri

• By HUMA BETANG
• 02-19-2024
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Provinsi Kalteng, Senin (19/02/2024). Rakor dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.

Rakor Inflasi ini diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko beserta Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Dalam sambutan pengantarnya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan kembali agar seluruh stakeholders terkait fokus mengendalikan inflasi. Dalam rapat koordinasi ini kita harus menghasilkan suatu keputusan yang kita sama-sama dengar, pertama kita sampaikan ke pimpinan, kedua kita laksanakan”, tutur Tomsi Tohir.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Februari 2024. Berdasarkan data SP2KP – pencatatan tanggal 12-13&15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga M3 Februari 2024, 10 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH Tertinggi diantaranya Tasikmalaya di Provinsi , Jawa Barat yakni 5,13 persen, Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara yakni 4,46 persen, Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah yakni 4,43 persen, Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan yakni 4,28 persen, Puncak Jaya di Provinsi  Papua Tengah yakni 3,96 persen, Tanjung Balai di provinsi Sumatera Utara yakni 3,95 persen, Bantul di provinsi DI Yogyakarta yakni 3,62 persen, Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat yakni 3,52 persen, Belu di Prov. Nusa Tenggara Timur yakni 3,39 persen dan Lanny Jaya di Prov. Papua Pegunungan 3,29 persen.

Sementara itu, 10 kabupaten/kota dengan penurunan IPH Tertinggi diantaranya Bitung di Provinsi  Sulawesi Utara yakni -7,60 persen, Barito Utara di Provinsi Kalteng yakni -6,44 persen, Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan yakni -6,55 persen, Minahasa Tenggara di Prov. Sulawesi Utara yakni -6,51 persen, Minahasa di provinsi Sulawesi Utara yakni -5,79 persen, Poso di Provinsi Sulawesi Tengah yakni -5,73 persen, Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni -5,71 persen, Soppeng di Prov. Sulawesi Selatan -5,62 persen, Bolaang Mongondow di Provinsi  Sulawesi Utara yakni -5,15 persen dan Muna di Provinsi Sulawesi tenggara yakni -4,60 persen.“Secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-3 Februari terus naik dibandingkan pada Minggu ke-1 dan Minggu ke-2 Februari”, jelas Pudji Ismartini.

Sebagai informasi, komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di atas didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras. Sedangkan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras.

Selesai mengikuti Rakor, Staf Ahli Yuas Elko menginstruksikan kepada Satgas Pangan dan TPID serta stakeholders terkait lainnya agar terus melaksanakan pasar penyeimbang/ pasar murah. 

Dalam rangka menjaga stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di pasaran dan menekan laju inflasi daerah, Pemerintah provinsi Kalteng menggelar kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang yang dilaksanakan serentak di kabupaten/kota se-Kalteng. 

Kegiatan secara virtual dari tempat masing-masing diantaranya Deputi I Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Yunus Sirundu, Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Moh Ismail Wahab, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, Paban Utama Ekonomi Keuangan Staf Ahli Panglima TNI, Bidang Ekonomi Keuangan dan Perdagangan Kol Inf Jayusman serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia.

  

(Era Suhertini)