Sekjen PDIP: Kebhinnekaan Instrumen Kekuatan Nasional

• By HUMA BETANG
• 07-17-2022
• 202
• 20

Palangka Raya - Indonesia harus membangun kepemimpinannya di dunia dengan menempatkan prinsip kebhinekaan sebagai instrumen kekuatan nasional, sesuai teori geo politik Soekarno.

Doktor Ilmu Pertahanan Hasto Kristiyanto menjelaskan, muara teori pemikiran geo politik Soekarno terhadap kebhinekaan harus dilihat sebagai upaya membangun kepemimpinan Indonesia. 

“Yakni dengan menempatkan kebhinnekaan sebagai anugrah, dan bagian dari ins-trument of national power, agar kekuatan demografi menjadi kunci kemajuan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi atas cara pandang geo politik,” kata Hasto.

Hasto mengungkapkan hal itu saat memberi pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan Tahun 2022 bertajuk : “Geo politik Bung Karno dalam Merajut Kebhinnekaan”.yang dipusatkan di Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (17/7/2022).

Hasto menjelaskan panjang lebar mengenai geo politik Soekarno, berbasis pada hasil riset doktoralnya di Universitas Pertahanan RI. Dijelaskannya bagaimana teori geo politik ala Barat yang berwatak penjajahan, berbeda dengan teori Soekarno yang didasarkan pada ideologi Pancasila.

Karena berbasis Pancasila, teori geo politik Soekarno bertujuan membangun tata dunia baru dengan membangkitkan solidaritas bangsa-bangsa agar dunia terbebas dari kolonialisme dan imperialisme, serta mengedepankan koeksistensi damai. 

Dalam masa kekinian, menurut Hasto, teori itu masih relevan jika dikaitkan dengan kebhinnekaan Indonesia.

“Kerangka berpikir Indonesia merdeka yang satu, untuk semua rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, status, sosial, jenis kelamin tersebut oleh Bung Karno diformulasikan kedalam Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia,” beber Hasto.

Sila Persatuan Indonesia ini, lanjutnya, falsafah dasarnya adalah kebangsaan. Yang intinya, bahwa Indonesia merdeka dibangun untuk semua, semua untuk satu, dan satu untuk semua. 

“Dengan prinsip kebangsaan ini, semua warga negara kedudukannya sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada pengecualian. ” kata dia.

“Kebhinnekaan menjadi landasan tidak boleh ada politik diskriminasi, ” tegas Hasto.

Para mahasiswa dan dosen pembimbing antusias mendengarkan pembekalan Hasto. Mereka juga meminta kesempatan foto bersama usai Hasto berpidato.

(PDI Perjuangan/Samhadi)