Palangka Raya – Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari mengapresiasi jika predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah dari BPK RI untuk yang keenam kalinya atas laporan keuangan pemerintah setempat.
Namun demikian ia tetap mendorong pemerintah kota (Pemko) tingkatkan terus kinerja dengan maxsimal, khususnya dalam hal pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Harapan kita kepada seluruh ASN di setiap SOPD harus bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan aturan serta wewenang di masing–masing dinas,” katanya, Sabtu 15 Oktober 2022.
Dijelaskannya, adanya sistem pengelolaan dana non tunai yang dikelola oleh pemerintah, dinilai sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, sehingga mampu meminimalisir kesempatan dari oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan dana maupun praktek pungutan liar (pungli). Pada saat bersamaan pihaknya selaku mitra pemerintah akan berkomitmen untuk menjalankan trifungsi lembaga legislatif, salah satunya yaitu fungsi pengawasannya. Sehingga predikat opini WTP bisa terus dipertahankan.
(Deddi)
0 Comments