kalteng
-
HUMA BETANG
- 1 hari yang lalu
Lewat Skema BPJS, Kartu Huma Betang Sejahtera Jamin Layanan Kesehatan Warga Kalteng di Luar Daerah
Palangka Raya - Program Kartu Huma Betang Sejahtera terus diperkuat melalui skema pembiayaan jaminan kesehatan berbasis BPJS. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan alur penyaluran bantuan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu tetap terintegrasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
kalteng
-
HUMA BETANG
- 1 hari yang lalu
Syukuran HUT ke-45, Bias Layar Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat Kalteng di DPR RI
Palangka Raya - Ibadah ucapan syukur sekaligus perayaan ulang tahun ke-45 anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Bias Layar, digelar di Jalan S. Badaruddin, Palangka Raya, Kamis (26/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bias Layar menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan masyaraka
kalteng
-
HUMA BETANG
- 1 hari yang lalu
PMD Kalteng dan Jasa Raharja Perkuat Sinergi, Perlindungan Korban Laka Lantas Diperluas hingga Desa
Palangka Raya - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah (PMD Kalteng) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dalam rangka memperkuat perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas hingga ke tingkat desa.Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Aula Lewu Pancasi
kalteng
-
HUMA BETANG
- 1 hari yang lalu
Rangga Lesmana: 30 Ribu Aduan Masuk, Validasi Kartu Huma Betang Sejahtera Diperkuat Online dan Offline
Palangka Raya - Pejabat daerah Rangga Lesmana menegaskan proses verifikasi dan validasi calon penerima Kartu Huma Betang Sejahtera terus diperkuat melalui kanal pengaduan resmi rumahbetang.id. Demikian dikatakan Rangga Lesmana usai Ra
kalteng
-
HUMA BETANG
- 2 hari yang lalu
Kejati Kalteng–Disdagperin Perkuat Sinergi, Pengendalian Inflasi dan IKM 2026 Dikawal Pendampingan Hukum
Palangka Raya - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjalin kerja sama pendampingan hukum pengendalian inflasi daerah dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2026.
kalteng
-
HUMA BETANG
- 2 hari yang lalu
BPS Kalteng Matangkan Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Usaha Dimulai April
Palangka Raya - Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Sebagai langkah persiapan pendataan ekonomi yang akan berlangsung April hingga Juli 2026. Kegaitan bertempat, di Ruang Vicon BPS Kalteng, Rabu (25/2/2026), Kepal
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
Jelang Ramadan, Bulog Kalteng Sidak Pasar Kahayan: Cabai hingga Telur Naik, Stok Beras Aman
Palangka Raya - Bulog Provinsi Kalimantan Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kahayan, Selasa (24/2/2026), untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Kepala Bulog Provinsi Kaliman
kalteng
-
HUMA BETANG
- 4 hari yang lalu
Gerindra Kalteng Gelar Buka Puasa Bersama, Perkuat Konsolidasi dan Sinergi dengan Masyarakat
Palangka Raya - Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan buka puasa bersama di Kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah, Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara kader, pengurus, dan masyarakat, Yang Bertempat Dikantor Partai Gerindra Provinsi Kalimanatan tengah Minggu (22/2/2026).
kalteng
-
HUMA BETANG
- 6 hari yang lalu
BPBD Kalteng Bergerak Cepat Tangani Kebakaran Mendawai, Puluhan Warga Mengungsi
Palangka Raya - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat menindaklanjuti kebakaran yang melanda kawasan Jalan Mendawai Sosial, Kota Palangka Raya, Sabtu sore (21/2/2026). Peristiwa ini menyebabkan 15 rumah terdampak dan puluhan warga terpaksa men
kalteng
-
HUMA BETANG
- 6 hari yang lalu
Ombudsman RI Desak Pengawasan THR 2026 Diperkuat, 652 Pengaduan Belum Tuntas
Palangka Raya - Ombudsman Republik Indonesia menilai pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi karyawan swasta masih belum optimal. Tercatat sebanyak 652 pengaduan pekerja terkait maladministrasi distribusi THR pada periode 2023–2025 belum tuntas diselesaikan pemerintah.
