HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) setempat untuk segera memperbanyak pemasangan rambu lalu lintas, khususnya di ruas
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta agar Mall Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang semakin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ber
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, mendorong pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan transformasi terhadap layanan Posyandu agar lebih m
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, meminta Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi potensi lonjakan
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan pentingnya ketegasan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menangani kasus aparatur sipil negara (ASN) yang t
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, meminta Pemerintah Kota Palangka Raya agar segera melaksanakan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan den
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Palangka Raya atas komitmen dan tanggung jawab organisasi dalam me
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Di tengah upaya mendorong ketahanan pangan lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan, Anggota DPRD Kota Palangka
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan objektif. Langkah
HUMA BETANG
PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda). Dalam rapat tersebut, DPRD juga resmi membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk