P. Raya

Dewan Sarankan Pengoptimalan Penerimaan Pajak

PALANGKA RAYA - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fajar Hariady menilai penerimaan pajak pusat daerah belum optimal untuk mendanai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan hitungan yang diperoleh masuknya investasi pada leading sector kehutanan, perkebunan dan pertambangan dalam dua decade terakhir bisa mencapai triliunan, namun manfaat ekonomi dari peredaran investasi tersebut dari sisi penerimaan pajak tidak seluruhnya beredar di wilayah kalteng. Hal tersebut dikarenakan kontraktor yang mengerjakan proyek berasal dari luar daerah dan tidak membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP cabang di wilayah kerja daerah. Wakil rakyat dari daerah pemilihan II tersebut juga memberi contoh saat kontraktor membeli kendaraan operasional maupun alat berat di daerah asal penerbitan NPWP, maka secara otomatis penerimaan atas pajak pendapatan negara atau PPN, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke kalteng. Tanpa NPWP cabang maka porsi penerimaan pajak kontraktor yang menggarap proyek Hutan Tanaman Industri atau HTI perkebunan dan pertambangan yang ada di kalteng tidak akan dibayar atau diterima provinsi perusahaan terdaftar. Fajar mendorong agar pemerintah provinsi meningkatkan kerja sama dengan kanwil pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dari pelaksanaan  proyek HTI perkebunan dan pertambangan yang ada di kalteng.

 

(HR)

You can share this post!

0 Comments

Leave Comments