Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait distribusi makanan ke wilayah pedalaman serta belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sebagian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam rangkaian kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Wagub, kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki banyak wilayah dengan akses terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian makanan bergizi agar tetap tepat waktu, aman, dan berkualitas.
Selain faktor distribusi, Wagub juga menyoroti pentingnya pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai standar dasar dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menegaskan bahwa aspek kebersihan dan keamanan pangan tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan program yang menyasar anak-anak.
“Kendala-kendala ini harus kita sikapi dengan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan bersama, agar kualitas Program Makan Bergizi Gratis terus meningkat,” tegas Edy Pratowo. Selasa (22/01/2026).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh mitra pelaksana guna mencari solusi terhadap tantangan distribusi dan percepatan pemenuhan standar SLHS.
Melalui langkah evaluatif dan kolaboratif tersebut, Pemprov Kalteng berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin optimal, merata, dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak di Kalimantan Tengah.
(Deddy)
0 Comments