PANGKALAN BUN – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melakukan peninjauan Lokasi Pabrik PT. Korindo Ariabma Sari Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa 7 Mei 2022.
Gubernur meminta agar tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di Lokasi Pabrik PT. Korindo Ariabma Sari yang digunakan untuk membangun perumahan komersial agar digunakan untuk kepentingan umum.
“Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten meminta tanah berstatus HGB ini digunakan untuk kepentingan umum seperti pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan yang akan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat” ucap Gubernur.
H. Sugianto Sabran menuturkan terkait tanah HGB di lokasi pabrik, pemerintah memberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk menghentikan pembangunan rumah komersial tersebut.
“ Satgas akan turun bersama-sama melakukan pengecekan dan pemantauan, sesuai tenggal waktu yang diberikan”, tuturnya.
Lebih lanjut Sugianto ungkapkan bahwa semua pihak khususnya yang melakukan usaha di Kalteng, seyogianya berkontribusi positif untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memperhatikan kepentingan umum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“ Saya berharap Korindo tidak kesampingkan kepentingan umum demi kepentingan komersial, membangun Kalteng ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, sesuai dengan daya dan potensi yang dimiliki” pungkas Sugianto.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Prov. Kalteng Elijas B. Tjahajadi mengungkapkan memahami dan mengapresiasi keinginan dan komitmen Gubernur Kalteng yang begitu kuat dalam mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Secara regulasi dan teknis dapat diklasifikasikan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kami akan dalami bersama bapak Gubernur, agar lebih spesifik”, jelas Elijas.
Senior Manager PT. Korindo Ariabma Sari Masturi menyampaikan terkait usulan pemerintah akan ditindaklanjuti ke manajemen di daerah maupun pusat.
“Berkaitan dengan apa yang disampaikan bapak Gubernur, kami akan diskusikan ditingkat manajemen di Pangkalan Bun maupun di tingkat pusat, tentu hal ini akan menjadi perhatian kami untuk dibahas sesegera mungkin” ungkap Masturi.
(Deddi)
0 Comments