Intensifkan Penagihan Pajak, Optimalkan PAD

• By HUMA BETANG
• 04-14-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama tim terpadu yang melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendataan, pemeriksaan, serta penagihan pajak daerah, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB ini diawali dengan apel dan titik kumpul di halaman belakang Kantor Bapenda, dekat mushola. Tim turun langsung ke lapangan sebagai bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah.

Plt. Kepala Bidang Penetapan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah, Masrini Wahyuningrum, bersama Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Penetapan dan Penilaian, Andrew V. Pasaribu, memimpin langsung kegiatan tersebut.

Dari total 11 objek pajak (OP) yang menjadi sasaran, sebanyak 6 objek merupakan data baru yang dilakukan pendataan. Sementara itu, 3 objek pajak dilakukan pemeriksaan, yakni Vertiga, The Manja, dan Parkir Telaga Rezki. Adapun 2 objek pajak lainnya dilakukan penagihan, yaitu Nafil Gym dan Cha2 Laundry. Sisanya difokuskan pada kegiatan pendataan.

Selama kegiatan berlangsung, para wajib pajak juga diberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Palangka Raya.

Kegiatan berjalan lancar dan mendapat respons positif dari para pelaku usaha. Bapenda menegaskan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif terus dikedepankan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Untuk kegiatan lanjutan, tim terpadu dijadwalkan kembali turun ke lapangan pada Rabu malam (15/4) pukul 19.00 WIB dengan titik kumpul di halaman depan Kantor Bapenda. Pada kegiatan tersebut, direncanakan akan menyasar 9 objek pajak baru, termasuk Mr. DIY.

Namun demikian, khusus untuk Mr. DIY, Bapenda menjelaskan bahwa objek pajak yang dikenakan hanya mencakup pajak reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sementara kegiatan usahanya tidak termasuk dalam kategori pajak yang dikelola pemerintah kota karena bergerak di bidang perdagangan peralatan.

(Era Suhertini)