Lima Arahan Presiden Jokowi Pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2022

• By HUMA BETANG
• 02-23-2022
• 202
• 20

BOGOR - Bencana terus memberikan dampak terhadap jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material, bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematis. Bahwa Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044, hal tersebut harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Tahapan harus dilakukan secara disiplin dan konsisten. Bangsa Indonesia harus tangguh terhadap bencana,” jelas Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana secara virtual di Istana Bogor, Rabu, 23 Februari 2022.

Pada kesempatan itu, Presiden secara khusus menyampaikan lima arahan kepada BNPB sebagai pilar penanggulangan bencana yaitu:

Pertama, BNPB diharapkan untuk terus berbenah diri dengan budaya kerja dengan nilai-nilai berkualitas.

“Budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif dan adatif,” ujarnya.

Ini dilatarbelakangi bencana yang dapat terjadi setiap saat dan tidak terduga kekuatannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.

Kedua, upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan. Bencana seperti gempa dan erupsi gunung api memang tidak dapat dicegah. Namun, ada kejadian bencana yang dapat dicegah, seperti banjir dan tanah longsor.

Presiden Jokowi mencontohkan upaya penghijauan dan penanaman vegetasi untuk pencegahan banjir dan tanah longsor.

“Di beberapa daerah ini dilakukan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, agar penanaman vetiver lebih digalakkan,” pesannya.

Upaya tersebut harus dilakukan secara sinergi antara BNPB dan kementerian-lembaga, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketiga, infrastruktur yang dibangun untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan dan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ia mencontohkan upaya penanaman vegetasi untuk mengurangi dampak bahaya tsunami dan cuaca ekstrim.

“Fenomena perubahan iklim dunia yang akan semakin mengerikan.
“Semua negara sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada dan ada karena perubahan iklim,” ujarnya.

Mengantisipasi dan mengurangi dampak tsunami, Presiden mencontohkan penanaman mangrove dan tanaman asosiasi, seperti nipah, cemara pantai, ketapang, nyamplung dan kelapa. Ia meminta untuk penanaman di daerah pesisir pantai yang memiliki potensi bahaya tsunami atau pun cuaca ekstrim.

Kemudian, jalur evakuasi harus disiapkan dan instrumen peringatan dini untuk menyelamatkan nyawa manusia harus terus disiagakan. Instrumen tersebut harus diperbaharui dan dicek secara rutin. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh BNPB tetapi juga kementerian-lembaga, namun Jokowi meminta BNPB untuk selalu mengingatkan demi keselamatan rakyat.

Keempat, BNPB harus aktif untuk mengajak semua pihak pusat dan daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Hal ini harus dilakukan dengan perencanaan dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi bencana.

“Pengarusutamaan yang tangguh bencana harus ditingkatkan,” ujar Presiden.

Kelima, Presiden menekankan pada pembangunan sistem edukasi kebencanan berkelanjutan di daerah rawan bencana. Ia juga mengatakan, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini mulai dari individu, keluarga, komunitas, sekolah sampai lingkungan masyarakat.

“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan tunggu sampai bencana terjadi.”

Di akhir arahan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa agenda Indonesia tangguh bencana harus dilakukan semua puihak. Ia mengajak para pemangku kepentinga untuk merangkul kekuatan dan potensi di masyarakat untuk wujudkan masyarakat tangguh bencana.

(humas BNPB Indonesia/Tinus)