LOHING SIMON : PROGRAM PSR TERKENDALA STATUS KAWASAN

• By HUMA BETANG
• 05-19-2021
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) serta Dinas Perkebunan (Disbun), terus mendorong implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bagi masyarakat petani sawit mandiri di Bumi Tambun Bungai.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Lohing Simon, saat dibincangi di gedung dewan, kemarin.

 “Komisi II telah melaksanakan kunjungan kesejumlah wilayah dalam rangka meninjau sejauh mana implementasi dari progres PSR. Memang program yang digelontorkan pemerintah pusat bagi petani sawit mandiri sejak tahun 2017 silam sudah berjalan secara merata. Namun yang menjadi kendala saat ini disejumlah daerah adalah status kawasan karena banyak kebun masyarakat yang belum masuk kawasan APL,”kata Lohing yang juga Politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi terkait progres PSR adalah permasalahan status kawasan, karena banyak kebun masyarakat, yang belum ditetapkan dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, perlu adanya perhatian dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, agar masalah status kawasan yang diajukan masyarakat dalam progres PSR bisa Clean and Clear (CnC).

“Akan sangat disayangkan apabila program PSR tidak dimanfaatkan semaksimal. Oleh karena itu, Komisi II mendorong agar hal ini bisa menjadi perhatian utama pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Karena program ini memang ditujukan sebagai bentuk upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang perkebunan,” ujarnya.

Selain itu, keberadaan program PSR sangat berdampak positif bagi masyarakat. Pasalnya, pemerintah pusat siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp30 juta per-hektar, serta mengawal proses peremajaan hingga program tersebut dipastikan sukses.

 

“Tidak hanya mendorong pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah status kawasan. Komisi II juga mendorong masyarakat agar memanfaatkan program ini, karena pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui bidang perkebunan dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp30 juta untuk 1 hektar lahan dengan total maksimal 4 hektar per Kepala Keluarga (KK). Bahkan pemerintah juga mengawal sampai program tersebut benar-benar berhasil,” tutup Lohing.

 

(Infodprdkalteng/Tinus)