Sosial

Raker Pansus DPRD Kalteng Fredy Sebut Data Bansos Tumpang Tindih

PALANGKA RAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar rapat kerja, panitia khusus, pengawasan anggaran pandemi Covid-19, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pengawasan penyaluran bantuan sosial pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, Senin (6/7), di ruang rapat gabungan, kantor DPRD Kalteng, Jalan Katamso, Kota Palangka Raya.

Rapat kerja yang melibatkan empat satuan kerja pemerintahan daerah, yakni, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan, Dinas Sosial, Dan Biro SDM Kesra Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin langsung, oleh Ketua Pansus Pengawasan Pandemi Covid-19 dan Penyaluran Bansos Pemerintah, Yohannes Freddy Ering.

Dalam raker tersebut, Freddy menjelaskan, bahwa data penerima bansos yang telah di data dari empat SKPD, banyak yang tidak sesuai atau tumpang tindih data, dan banyak yang tidak terverifikasi.

“Kriteria penerima bansos yang dilakukan empat satuan kerja pemerintah daerah, pasti berbeda-beda, kami berharap, hendaknya kriteria penerima bansos akibat dampak pandemi Covid-19, dilakukan berdasarkan, data yang telah ada di desa atau di kelurahan, agar vefivikasi pendataan dapat dilakukan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan, bagi para penerima bansos dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang namanya tercatat ada dua, maka empat  SKPD tersebut bisa memverifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih data atau penerima yang tidak tepat sasaran.

(JJ)

You can share this post!

0 Comments

Leave Comments