Sugiyarto Minta Dana Revitalisasi Sekolah Dikelola Transparan dan Profesional

• By HUMA BETANG
• 06-02-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mendorong para kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk lebih aktif membangun komunikasi dan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat guna memperjuangkan program pembangunan bagi daerah.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama mitra kerja Komisi III DPRD Kalimantan Tengah di ruang rapat Komisi III DPRD, Kalteng, Selasa, (2/6/2026).

Menurut Sugiyarto, kehadiran Menteri maupun Wakil Menteri ke Kalimantan Tengah menjadi sinyal positif yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan memperjuangkan berbagai program pembangunan.

"Kepala daerah jangan hanya bekerja dari balik meja. Harus aktif melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, peluang mendapatkan dukungan program dan anggaran akan semakin besar," ujarnya.

Ia mencontohkan sektor pendidikan yang saat ini mendapat perhatian pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekitar 100 sekolah di Kalimantan Tengah pada tahun 2026. Program tersebut dinilai sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Apa yang dikatakan kepala Dinas Pendidikan juga,"Walaupun dilakukan secara bertahap, revitalisasi 100 sekolah ini sudah sangat baik. Namun tetap diperlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah agar program tersebut berjalan maksimal," katanya.

Sugiyarto menjelaskan bahwa besaran bantuan revitalisasi akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Program tersebut mencakup sekolah tingkat SMA, SMK, dan SD kemungkinan juga sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Ia juga mengingatkan agar setiap sekolah penerima bantuan mengelola dana revitalisasi secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, seluruh proses pelaksanaan harus dilakukan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Saya meminta kepada sekolah-sekolah yang menerima bantuan revitalisasi agar terbuka kepada masyarakat. Apakah pelaksanaannya melalui lelang atau swakelola, semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku dan dilaksanakan secara profesional," tegasnya.

Lebih lanjut, Sugiyarto menilai kesiapan manajemen sekolah menjadi faktor penting dalam keberhasilan program revitalisasi. Sekolah yang belum siap diharapkan tidak memaksakan diri karena berpotensi menyebabkan keterlambatan pekerjaan hingga pengembalian dana ke pemerintah pusat.

Menurutnya, penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sangat bergantung pada kesiapan daerah dan sekolah penerima. Semakin cepat persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi, maka semakin cepat pula bantuan dapat direalisasikan.

"Program ini bergantung pada kesiapan daerah. Jika sekolah dan pemerintah daerah sudah siap, maka bantuan dapat segera disalurkan. Karena itu seluruh pihak harus mempersiapkan diri dengan baik," jelasnya.

Sugiyarto berharap pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat terus memperkuat kolaborasi agar lebih banyak program pembangunan dapat masuk ke Kalimantan Tengah, terutama di sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Harapan kita, revitalisasi ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik, sehingga kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah dapat terus meningkat dan ini salah satu Program dari gubernur Kalteng Kartu Huma Betang salah satunya pendidikan,"pungkasnya.

(Era Suhertini)