Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya laju urbanisasi yang terjadi di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dewan menilai, tanpa pengelolaan yang baik, urbanisasi bisa memicu berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di tengah masyarakat.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menyampaikan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah kota untuk mengantisipasi dampak negatif urbanisasi. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang terus bertambah harus dibarengi dengan perencanaan tata ruang dan pelayanan publik yang memadai.
“Pertumbuhan penduduk di kota ini harus diimbangi dengan perencanaan yang matang. Pemerintah kota perlu memperketat pengawasan agar berbagai persoalan seperti kemacetan, perumahan kumuh, pengangguran, hingga kriminalitas bisa diminimalkan,” ujar Sigit.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan demografis tersebut. Penyediaan fasilitas umum seperti transportasi, air bersih, pendidikan, dan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas agar kualitas hidup warga tetap terjaga.
“Pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan pengelolaan lingkungan juga sangat penting. Jangan sampai urbanisasi yang pesat justru menimbulkan masalah baru yang membebani masyarakat,” paparnya.
Selain itu, Sigit mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan pembangunan dan menyampaikan masukan kepada pemerintah kota, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola urbanisasi secara berkelanjutan di Palangka Raya,” tegasnya.
DPRD Kota Palangka Raya pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah kota dalam mewujudkan kota yang nyaman, tertata, dan layak huni bagi seluruh warganya.
(DEDDI)
0 Comments