Palangka Raya – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat dalam setiap program pembangunan.
Leonard menyampaikan, kondisi fiskal tersebut menjadi tantangan sekaligus pengingat agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata dan terukur bagi kesejahteraan publik.
“Pembangunan harus benar-benar dilakukan berdasarkan prioritas. Belanja-belanja yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat harus dipilah,” ujarnya usai kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
Ia menambahkan, optimalisasi anggaran tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan sejalan dengan visi pembangunan daerah. Leonard juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
Dengan pengelolaan anggaran yang disiplin dan akuntabel, Plt Sekda optimistis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap mampu menjaga kesinambungan pembangunan, meski di tengah keterbatasan fiskal, demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang berdaya saing dan sejahtera.
(Deddy)
0 Comments