PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, menilai wacana pendirian sekolah rakyat atau sekolah alternatif berbasis komunitas belum menjadi kebutuhan mendesak di Kota Palangka Raya. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas sekolah formal yang sudah ada.
“Daripada membangun sekolah baru, lebih baik kita optimalkan dulu fasilitas, tenaga pengajar, dan mutu pendidikan di sekolah negeri yang saat ini masih perlu penguatan,” kata Arif,
Ia menyebutkan, sejumlah persoalan seperti kekurangan guru, sarana belajar yang belum merata, dan capaian literasi siswa masih menjadi tantangan utama sektor pendidikan di Palangka Raya. Oleh karena itu, langkah strategis harus diarahkan pada perbaikan sistem yang ada, bukan membentuk lembaga baru yang berpotensi tumpang tindih.
Meski tidak menolak konsep sekolah rakyat secara prinsip, Arif menegaskan bahwa setiap inovasi pendidikan harus dikaji secara matang agar sesuai dengan kebutuhan daerah, kapasitas anggaran, serta tidak membebani tata kelola pendidikan formal yang sudah berjalan.
“Jika tetap ingin mendorong pendidikan alternatif, sebaiknya dimulai dari kolaborasi komunitas dengan sekolah formal yang ada. Jadi sinergi, bukan jadi beban baru,” ujarnya.
Politisi Partai PAN ini juga mengingatkan agar setiap kebijakan pendidikan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan dan mampu menjamin hak belajar anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
(DEDDI)
0 Comments